Surakarta, SUARA PEMBARUAN– Krisis pangan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak negara produsen memilih mengutamakan kebutuhan domestik.
Dampaknya juga dirasakan Indonesia, yang menghadapi lonjakan harga bahan pangan dan meningkatnya risiko penambahan jumlah penduduk miskin.
Menanggapi hal ini, pemerintah mendorong seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan program kemandirian pangan. Upaya ini menempatkan desa sebagai ujung tombak, karena pemberdayaan masyarakat desa menjadi fondasi dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Topik ini menjadi bahasan utama dalam study meeting kedua pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAMKI di Hotel Kusuma, Surakarta, pada 29 Mei 2025. Dengan tema "Dari Desa untuk Negeri: Pangan Mandiri, Warga Sejahtera", diskusi ini dimoderatori oleh Ketua DPC GAMKI Salatiga, Arron Unas.
Pembicara pertama, Pdt. Samuel Benyamin Pandie, Ketua Umum Sinode GMIT, memaparkan kondisi masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghadapi tantangan serupa. Namun, ia menekankan bahwa GMIT telah lama aktif dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa. Ia menyesalkan menurunnya minat generasi muda menjadi petani dan ketergantungan terhadap pembelian pangan yang kian mahal.
“Kalau dibiarkan, dalam beberapa dekade ke depan, masyarakat bisa kehilangan keterampilan bercocok tanam. Kita harus kembali memanfaatkan potensi lokal secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran gereja dalam perubahan sosial, dengan mendorong kemitraan strategis lintas sektor. Konsep ini ia kaitkan dengan istilah adaptive ecclesiology dari Thomas Hobbes—yakni peran gereja yang terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.
Hasilnya mulai terlihat. Di Kabupaten Rote Ndao, warga berhasil mengembangkan pertanian bawang merah. Sementara di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao, jemaat mengelola tambak dan industri garam. Upaya ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Theo Litaay, Dosen Fakultas Hukum UKSW yang hadir mewakili Ketua MPO GAMKI William Wandik, mengapresiasi langkah GMIT. Ia menegaskan bahwa desa harus mandiri, unggul, adaptif, dan tangguh. Menurutnya, kemandirian berarti melepaskan ketergantungan terhadap pihak luar. Keunggulan berarti mengelola dan memaksimalkan potensi SDA dan SDM. Adaptivitas diperlukan agar desa tetap kompetitif, dan ketangguhan berarti mampu menghadapi tantangan dengan gigih.
Risyart Far-far, Dosen Unpatti sekaligus Kepala Bidang Desa Tertinggal DPP GAMKI, menyoroti kenyataan bahwa kondisi desa di Indonesia masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS 2023, tingkat kemiskinan di desa mencapai 12,36 persen. Ia juga mencatat rendahnya partisipasi generasi muda serta ketimpangan infrastruktur antara desa dan kota sebagai masalah serius.
“Solusinya adalah memperkuat pemberdayaan ekonomi, membangun infrastruktur dasar, dan memperluas akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Baretha Meisar Titioka, SE, M.Si, Dosen Unpatti dan Kepala Bidang ESDM DPP GAMKI, menyoroti pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari lebih dari 60.000 BUMDes yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang benar-benar berkontribusi nyata terhadap ekonomi desa. Banyak yang terkendala manajemen yang lemah, kurangnya SDM kompeten, konflik internal, dan ketergantungan pada dana desa.
“BUMDes harus dikelola secara profesional. Kalau tidak, potensi desa yang besar bisa lenyap begitu saja,” katanya.
Rapimnas dan Rakernas GAMKI yang berlangsung hingga 1 Juni 2025 ini mengangkat tema besar “Asta Cita dan Generasi Emas Indonesia”, dan dihadiri oleh perwakilan DPD serta DPC dari seluruh Indonesia. Diskusi soal pembangunan desa menjadi salah satu sorotan penting dalam merancang masa depan bangsa yang lebih mandiri dan sejahtera.*