Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN - Novat Pugo Sambodo, Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, memaparkan hasil risetnya dalam program Research Series 2.0 bertajuk *Evaluasi Dampak Kebijakan KBK pada Performa Puskesmas di Indonesia*. Penelitian berjudul *Effects of Performance-Based Capitation Payment on the Use of Public Primary Health Care Services in Indonesia* tersebut menyoroti dampak klinis dan utilisasi layanan primer dari implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).
Riset kolaboratif ini melibatkan akademisi dari Erasmus University Rotterdam, Wageningen University & Research, dan University of Amsterdam. Kolaborasi internasional tersebut memperkuat pendekatan empiris dalam menilai efektivitas kebijakan insentif berbasis kinerja terhadap mutu dan pemanfaatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia.
Secara medis, kebijakan KBK dirancang untuk meningkatkan utilisasi layanan promotif, preventif, dan kuratif di puskesmas, terutama dalam tata laksana penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan fungsi gatekeeping di fasilitas kesehatan tingkat pertama agar rujukan ke rumah sakit dilakukan secara rasional dan berbasis indikasi klinis.
Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 800 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang datanya diagregasi di 300 kabupaten/kota selama periode 2015–2016. Dengan pendekatan Difference-in-Differences, wilayah ibu kota provinsi diposisikan sebagai kelompok intervensi dan dibandingkan dengan wilayah non-ibu kota sebagai kelompok kontrol.
Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada indikator pemanfaatan layanan primer. Kunjungan umum ke puskesmas meningkat sebesar 0,578 percentage point atau sekitar 48 persen dari baseline sebelum implementasi kebijakan. Sementara itu, kunjungan pasien program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) meningkat sebesar 1,15 percentage point. Peningkatan ini mencerminkan respons positif terhadap insentif finansial dalam mendorong deteksi dini, pemantauan rutin, serta kepatuhan kontrol pasien dengan penyakit kronis.
Secara klinis, temuan ini mengindikasikan bahwa skema pembayaran berbasis kinerja dapat memperbaiki perilaku pencarian layanan (health-seeking behavior), khususnya pada kelompok pasien dengan kebutuhan monitoring jangka panjang. Namun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi target kebijakan, terutama dalam hal peningkatan cakupan kunjungan bulanan dan penurunan rujukan non-spesialistik yang belum menunjukkan perubahan signifikan.
Menurut Pugo, efektivitas insentif finansial sangat bergantung pada kapasitas fasilitas kesehatan. Ketersediaan tenaga medis, sistem pencatatan dan pelaporan, manajemen layanan, serta dukungan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.
Ia menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan primer tidak cukup hanya melalui desain insentif, tetapi juga memerlukan kesiapan sistem kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan berbasis kinerja perlu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing fasilitas agar mampu meningkatkan mutu layanan, keberlanjutan pengelolaan penyakit kronis, serta efisiensi sistem rujukan secara lebih optimal.