"Fasilitasnya persis seperti di SMK N Jateng ada asrama, gratis, makan. Bedanya, tidak dibangunkan bentuk fisik sekolah full, tapi dititipkan di sekolah reguler. Jadi, SMK N gratis di Jateng kini ada 18 tempat dengan kuota 777 siswa," jelasnya.
Kuota ini terdiri dari, 120 tempat duduk Kampus SMK Jateng di Semarang, 48 tempat duduk SMK N Jateng di Pati, dan 96 tempat duduk di SMK N Jateng di Purbalingga. Sementara sisanya tersebar di 15 wilayah.
Adapun, lokasi SMK semk boarding Jateng tersebar di SMK Negeri 1 Demak ; Kabupaten Demak, SMK Negeri 2 Rembang ; Kabupaten Rembang, SMK Negeri 1 Wirosari ; Kabupaten Grobogan, SMK Negeri 1 Jepon ; Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Tulung Kabupaten Klaten.
Baca Juga: Tiongkok Masuk Lima Besar Realisasi Investasi di Jateng
SMK Negeri 1 Kedawung ; Kabupaten Sragen, SMK Negeri 2 Wonogiri ; Kabupaten Wonogiri, SMK Negeri 1 Purworejo ; Kabupaten Purworejo, SMK Negeri 2 Wonosobo ; Kabupaten Wonosobo, SMK Negeri 1 Punggelan ; Kabupaten Banjarnegara.
SMK Negeri 1 Alian ; Kabupaten Kebumen, SMK Negeri 2 Cilacap ; Kabupaten Cilacap, SMK Negeri 1 Kalibagor ; Kabupaten Banyumas, SMK Negeri 1 Tonjong ; Kabupaten Brebes dan SMK Negeri 1 Randudongkal ; Kabupaten Pemalang.
Baca Juga: Video Kekerasan Beredar di Medsos, Kapendam Cenderawasih: Saat Ini Masih Konfirmasi
Ia menerangkan, waktu pendaftaran di SMK N Jateng Boarding dan Semi Boarding hanya sampai tanggal 31 Maret 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan proses seleksi.
Ia mengimbau, bagi calon siswa yang sudah mendaftar dan membuat akun, segera melengkapi berkas. Masa untuk unggah berkas hanya sampai tanggal 2 April 2024.
Untuk waktu, PPDB SMK boarding dan semi boarding mendahului pendaftaran SMK Reguler. Harapannya, mereka yang tidak masuk ke sekolah tersebut, bisa masuk ke sekolah reguler.
Baca Juga: Viral Video Penyiksaan Seorang Warga Sipil Dalam Drum Beredar
"Silakan mendaftar untuk seleksi online lewat ppdb.smknjateng.sch.id, ditunggu sampai 31 Maret 2024. Isiannya yang harus di upload banyak,” ujarnya.
Terutama statusnya dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan terdata di DTKS, penerima PKH, KPA, KIP atau jika tidak masuk di dalamnya bisa mengurus keterangan miskin dari pemerintah setempat. *
Artikel Terkait
Jateng Kucurkan Rp347 Miliar untuk Penguatan Pendidikan Vokasi
Kapolda Papua Pimpin Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri
Buruan Daftar! Boarding School Gratis di Jateng Ini Buka Pendaftaran Siswa Baru
Sekolah Taruna Papua Hadirkan Pendidikan Yang Berkualitas, Bermartabat Bagi Anak-Anak Papua
Masih Ada Kesenjangan Akses Pendidikan di Desa dan Kota, Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius