Oleh: Robby Kurniawan
BERDASARKAN pengalaman Angkutan Lebaran (Angleb) tahun 2023 dan merujuk pada hasil evaluasi serta diskusi dengan praktisi transportasi, akademisi, dan stakeholder terkait maka dalam mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas pada masa Lebaran 1445H diperlukan ’’kebijakan’’ pengaturan pola perjalanan dengan pengelolaan ruang dan waktu sebagaimana yang diusulkan oleh Polri melalui Asisten Operasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Kesiapan Lebaran 18 Maret 2024 yang dipimpin oleh Menko PMK.
Sebagai perbandingan, tahun lalu saat potensi mobilitas masyarakat diprediksi pada kisaran angka 123,8 juta, Presiden Joko Widodo bahkan "turun tangan" turut aktifmengkampanyekan relaksasi masa liburan dan mengimbau untuk mudik lebih dini dan menghindari peak season arus balik agar tidak terjadi penumpukan arus mudik maupun arus balik dalam rangka flattering the curve.
Secara operasional strategi ini diimplementasikan dengan mengkombinasikan kebijakan WFA-WFH dalam menarik lebih awal mudik dan memperpanjang waktu balik bagi sebagian besar ASN, pelajar dan mahasiswa, pegawai BUMN, pegawai swasta yang sifat pekerjaan/kegiatannya bukan melakukan pelayanan publik secara langsung. Selain itu, kebijakan insentif dan disinsentif tarif tol, tarif penyeberangan dan penentuan waktu fasilitasi mudik gratis turut memberikan kontribusi dalam pengaturan pola perjalanan dan ruang waktu manajemen mudik dan arus balik 2024.
Lebih jauh Kemenhub telah mempersiapkan dan mengambil langkah langkah strategis mempersiapkan " aktivitas mudik dan arus balik" ini antara lain melaksanakan koordinasi lintas sektor, penyiapan sarana prasarana, serta penyusunan kebijakan teknis dan operasional yaitu Pertama, mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan dengan melakukan manajemen pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas. Kedua, mempersiapkan posko monitoring angkutan lebaran tahun 2024 pada simpul transportasi dan tempat strategis.
Ketiga, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi serta imbauan/ pengawasan prokes kesehatan. Keempat, melaksanakan ramp check serta perbaikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mudik. Keempat, memfasilitasi mudik gratis buat pemotor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2, Senin 8 April 2024: 13,7 persen (26,6 juta orang), H-3, Minggu 7 April 2024: 11,98 persen (23,2 Juta orang) dan H-4, Sabtu 6 April 2024: 11,94 persen (23,1 Juta orang). Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+3, Minggu 14 April 2024: 21,16 persen (40,99 juta orang).
Skema yang akan diprioritaskan dalam arus mudik tahun ini situasional melihat kondisi di lapangan dan pemegang komando di lapangan adalah Korlantas, tentunya dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat di lapangan. Termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPJT dan sebagaonya. Akan tetapi, skema yang sering dan kemungkinan besar bakal diprioritaskan kembali sesuai kebutuhan di lapangan.