Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang penting bagi kemajuan bangsa. Akan tetapi, Bung Karno mengingatkan bahwa IPTEK harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tanpa moralitas, kemajuan teknologi justru berpotensi melahirkan ketimpangan baru, eksploitasi baru, bahkan bentuk penjajahan modern yang lebih halus.
Indonesia saat ini tidak kekurangan orang pintar. Yang semakin sulit ditemukan adalah pribadi-pribadi yang memiliki integritas, rasa malu ketika menyalahgunakan kekuasaan, serta keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Karena itu, pendidikan harus kembali berakar pada nilai nasionalisme, gotong royong, toleransi, dan pengabdian kepada rakyat. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan generasi yang unggul secara teknis, tetapi juga harus melahirkan manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan kesadaran kebangsaan.
Apabila orientasi pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, Indonesia berisiko melahirkan generasi yang cerdas secara teknokratis namun rapuh secara moral. Padahal tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.
Sudah saatnya pembangunan karakter kembali ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan nasional. Sebab kekayaan alam yang melimpah tidak akan berarti tanpa manusia yang mampu mengelolanya dengan integritas dan tanggung jawab.
Pesan Bung Karno yang menyebut bahwa perjuangan generasi penerus akan lebih berat karena harus menghadapi bangsanya sendiri terasa semakin relevan di tengah maraknya korupsi, ketimpangan sosial, dan pragmatisme politik. Bangsa yang kehilangan karakter akan mudah terjebak dalam kepentingan sesaat dan melupakan cita-cita besar kemerdekaan.
Pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya soal kebebasan politik. Kemerdekaan adalah tanggung jawab sejarah untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan bermartabat. Tanpa pembangunan karakter bangsa yang kuat, Indonesia mungkin mampu menjadi negara besar, tetapi belum tentu menjadi bangsa yang agung.*
Prof. Dr. Arief Hidayat, adalah Profesor Emeritus Univ. Borobudur, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015–2018, Hakim Konstitusi (2013–2026), Ketua Umum PA GMNI