Oleh: Prof. Dr. Arief Hidayat
Jakarta – Di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan persaingan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih mendasar dibanding sekadar persoalan pertumbuhan ekonomi. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana menjaga karakter kebangsaan agar tidak tergerus oleh pragmatisme, individualisme, dan lunturnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara.
Bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan hanyalah sarana untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa, yakni membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena itu, Bung Karno menempatkan nation and character building atau pembangunan bangsa dan karakter sebagai fondasi utama perjalanan Indonesia.
Menurutnya, kejayaan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, luas wilayah, maupun tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Bangsa hanya dapat menjadi besar apabila memiliki manusia-manusia yang berintegritas, berkepribadian kuat, menjunjung semangat gotong royong, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan memegang peranan sentral. Pendidikan tidak boleh sekadar mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja, tetapi harus mampu membentuk karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus melahirkan generasi yang berpikir kritis, memiliki keberanian moral, mencintai tanah air, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Bung Karno sejak awal mengkritik sistem pendidikan kolonial yang hanya menghasilkan tenaga kerja bagi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, pendidikan sejati harus membebaskan manusia dari kebodohan, ketertindasan, dan mentalitas terjajah. Pendidikan harus melahirkan manusia merdeka yang mampu menentukan masa depannya sendiri sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat.
Pesan tersebut masih relevan hingga kini. Meski Indonesia telah mengalami berbagai fase pembangunan, mulai dari era Orde Baru hingga Reformasi, pembangunan karakter bangsa kerap tersisih oleh orientasi ekonomi dan politik praktis.
Pada masa Orde Baru, pembangunan lebih banyak diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan, industrialisasi, dan investasi. Sementara itu, pembentukan watak kebangsaan belum menjadi prioritas utama. Dampaknya, kemajuan ekonomi memang tercapai, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial, oligarki ekonomi, dan lemahnya moralitas publik.
Memasuki era Reformasi, demokrasi berkembang pesat dan ruang kebebasan semakin terbuka. Namun demokrasi yang tidak ditopang oleh karakter kebangsaan sering kali terjebak pada prosedur politik semata. Politik lebih sibuk mengelola kekuasaan daripada membangun peradaban.
Berbagai program pembangunan mental dan penguatan karakter pernah digagas pemerintah. Namun dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan masih sering diukur dari capaian fisik seperti jalan tol, gedung, dan investasi. Sementara persoalan korupsi, kolusi, nepotisme, hingga menurunnya etika publik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak otomatis menghadirkan kemajuan peradaban. Gedung-gedung tinggi dan angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna jika tidak diiringi pembangunan karakter manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri.
Karena itu, pendidikan nasional perlu ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Tantangannya bukan hanya soal besarnya anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi, melainkan bagaimana negara memiliki desain besar untuk membangun sumber daya manusia yang unggul secara intelektual sekaligus kuat secara moral.
Pembangunan karakter bangsa sejatinya merupakan bagian dari amanat Pancasila dan UUD 1945. Negara tidak hanya bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membentuk warga negara yang beradab, adil, toleran, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Di era digital saat ini, tantangan tersebut semakin kompleks. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi teknologi dan informasi tanpa batas. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi krisis identitas, minimnya keteladanan, serta melemahnya orientasi kebangsaan.