Oleh: Bram Hertasning
“Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog dan kerja.” Kalimat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026 itu menjadi pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar diplomasi seremonial antar negara. Di tengah rivalitas geopolitik global yang semakin keras, ancaman krisis pangan, ketidakpastian energi, hingga gangguan rantai pasok dunia, Indonesia datang dengan satu gagasan utama: ASEAN hanya bisa bertahan jika kawasan ini tetap terhubung. Dan keterhubungan itu pada akhirnya selalu bermuara pada transportasi. Di balik pembahasan mengenai perdamaian, stabilitas, energi bersih, dan perlindungan warga negara, terdapat realitas yang sering luput dibicarakan: tidak ada ASEAN tanpa kapal, pesawat, pelabuhan, jalan tol, rel kereta, dan sistem logistik yang mampu menjaga pergerakan manusia serta barang di kawasan. ASEAN mungkin dibangun melalui perjanjian politik, tetapi kawasan ini bertahan karena konektivitasnya terus hidup.
Tema KTT ASEAN tahun ini, “Navigating Our Future Together”, menggambarkan situasi kawasan yang sedang menghadapi persimpangan besar. ASEAN dengan populasi sekitar 680 juta jiwa dan nilai ekonomi gabungan hampir 4 triliun dolar AS kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia. Namun pertumbuhan itu juga membuat kawasan semakin rentan terhadap gejolak global. Ketika perang mengganggu jalur pelayaran, harga energi melonjak, atau konflik geopolitik meningkat, dampaknya langsung terasa terhadap logistik dan mobilitas masyarakat Asia Tenggara. Indonesia memahami situasi tersebut karena posisinya sendiri sangat strategis.
Sebagai salah satu negara kepulauan besar di dunia yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia bukan hanya pengguna jalur perdagangan internasional, tetapi juga penjaga salah satu urat nadi ekonomi global. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, hingga jalur penerbangan internasional di FIR Jakarta dan Ujung Pandang merupakan koridor vital yang menentukan stabilitas pergerakan manusia dan barang di kawasan. Karena itu, Indonesia menempatkan transportasi bukan sekadar sektor pendukung ekonomi, melainkan enabler utama perdamaian, kemakmuran, dan ketahanan regional.
Karena itu, pesan pertama Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga persatuan ASEAN sebenarnya memiliki dimensi transportasi yang sangat kuat. Stabilitas kawasan bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan syarat utama agar konektivitas regional tetap berjalan normal. Tanpa stabilitas, kapal akan menghindari jalur tertentu, maskapai mengubah rute penerbangan, biaya asuransi logistik meningkat, dan harga barang ikut naik. Data perdagangan Intra ASEAN menunjukkan betapa pentingnya stabilitas tersebut. Nilai perdagangan intra-kawasan telah mencapai sekitar 3,8 triliun dollar AS, dan sebagian besar arus perdagangan ASEAN bergerak melalui laut dan udara. Selat Malaka sendiri dilalui 90 ribu kapal setiap tahun dan menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, mengangkut hampir sepertiga perdagangan global. Gangguan kecil saja pada koridor ini dapat memicu efek domino terhadap rantai pasok global, mulai dari distribusi energi, pangan, hingga komponen semikonduktor.
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif memperkuat pengamanan jalur laut dan ruang udara strategis bersama negara-negara ASEAN. Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Jakarta dan Ujung Pandang menjadi contoh bagaimana Indonesia menjaga keselamatan penerbangan regional. Indonesia mengelola ruang udara seluas sekitar 2,6 juta kilometer persegi dengan sekitar 1.800 penerbangan melintas setiap hari untuk menghubungkan Asia Tenggara dengan Australia, Timur Tengah, dan Asia Timur.
AirNav Indonesia bahkan mengeluarkan ratusan NOTAM terkait pengamanan udara sepanjang 2025 demi memastikan keselamatan navigasi penerbangan tetap terjaga. Di sektor maritim, patroli terkoordinasi di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara juga terus diperkuat melalui kerja sama Bakamla, TNI AL, dan forum keamanan kawasan. ASEAN juga mulai memperkuat integrasi konektivitas melalui ASEAN Single Aviation Market dan ASEAN Single Shipping Market yang sebelumnya disepakati di Bali. Semua itu menunjukkan bahwa konektivitas membutuhkan stabilitas. Bagi Indonesia, perdamaian bukan sekadar slogan diplomatik, melainkan infrastruktur tak terlihat yang membuat kapal tetap berlayar dan pesawat tetap terbang aman.
Pesan kedua Presiden Prabowo mengenai perlindungan warga negara ASEAN juga memperlihatkan betapa Pentingnya sektor transportasi dalam situasi krisis. Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN menghadapi berbagai konflik dan bencana yang memaksa negara-negara anggotanya melakukan operasi evakuasi besar-besaran. Dari konflik Myanmar hingga bencana alam di berbagai negara, kemampuan mobilisasi bantuan menjadi faktor penentu keselamatan ribuan orang. Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Joint Evacuation Mechanism, yaitu mekanisme bersama agar proses evakuasi lintas negara dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Usulan tersebut tidak lahir tanpa dasar. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam operasi kemanusiaan regional, termasuk koordinasi puluhan penerbangan evakuasi saat konflik Myanmar serta berbagai misi bantuan internasional lainnya.
Di balik usulan tersebut, ada kesiapan Infrastruktur transportasi yang memang terus diperkuat pemerintah. Pesawat Hercules TNI AU, termasuk armada C-130J Super Hercules, kapal rumah sakit, hingga bandara internasional utama seperti Soekarno-Hatta dan Juanda disiapkan sebagai pusat tanggap darurat kawasan. Bandara-bandara tersebut bahkan mulai diarahkan menjadi ASEAN Humanitarian Hub degan skema Contingency plan yang memungkinkan aktivasi cepat ketika krisis terjadi.
Dalam situasi tertentu, pesawat militer, maskapai nasional, kapal Pelni, hingga kapal rumah sakit dapat digerakkan untuk mengevakuasi warga negara ASEAN hanya dalam hitungan jam. Indonesia juga mulai memperkuat kerja sama mutual Aircraft clearance dengan sejumlah negara ASEAN agar izin penerbangan darurat dapat diproses jauh lebih cepat saat operasi kemanusiaan diperlukan. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa transportasi bukan sekadar alat mobilitas ekonomi, tetapi instrumen kemanusiaan. Ketika bencana terjadi, kecepatan pesawat bantuan atau kapal evakuasi sering kali menentukan hidup dan mati ribuan orang. Karena itu, pembangunan sektor transportasi ASEAN tidak lagi bisa dipandang semata-mata dari sisi bisnis. Ketahanan logistik dan kemampuan respons darurat kini menjadi Bagian penting dari keamanan kawasan.
Hal yang sama terlihat pada isu ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus utama KTT ASEAN ke-48. Dunia saat ini menghadapi tekanan pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional. Harga pangan global mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa tahun terakhir dan memperlihatkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi. ASEAN sangat bergantung pada sistem logistik regional. Beras, pupuk, gandum, dan berbagai komoditas pangan bergerak melalui jalur laut, udara, dan darat antar negara. Ketika ongkos kapal naik atau jalur distribusi terganggu, dampaknya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok. Gangguan pelayaran global dalam beberapa tahun terakhir bahkan sempat mendorong kenaikan biaya logistik secara signifikan dan memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok pangan dunia.