Menilai pelaksanaan MBG, analisis kebijakan publik Jeanne Francoise yang juga Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden mengatakan negara-negara di ASEAN telah memiliki pengalaman mengenai kebijakan pangan. Menurut Jeanne Francoise, ada isu-isu baru yang akan menjadi masalah potensial bagi Indonesia dalam makan siang gratis seperti ketahanan pangan, limbang makanan, dan mitigasi tipuan.Baca Juga: Kebun Sawit Petani di Bengkulu Utara Tak Produktif Diremajakan Melalui Program Replanting
“Pemerintah daerah di 38 provinsi di Indonesia, akan mengalokasikan dana daerah untuk anggaran pemberian makan gratis bagi daerah paling miskin atau 3 T (tertinggal, terjauh, terluar)”, ungkap Francoise.
Francoise mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program MBG membutuhkan kolaborasi atas dengan United Nations Children's Fund (Unicef), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak di dunia.Baca Juga: Pembunuhan di Yahukimo, Korban Tergeletak di Jalan
“BGN membutuhkan data penelitian dari UNICEF untuk pelaksanan MBG ini. Makanan akan disesuaikan dengan tingkat tertentu sehingga Menu tidak boleh sama siswa SD, SD, dan SMA”, ujar Francoise.
Namun penerapan MBG ini diberi catatan oleh Ketua STISIP Widuri, Prof. Robert MZ Lawang yang mengatakan paradigma pangan masih berorientasi kota. Padahal dalam kenyataannya penduduk Indonesia ada di pedesaan yang hidup dengan dinamika pedesaan.Baca Juga: Telkomsel Luncurkan Paket BundlingMAX Samsung Galaxy S25 dengan Paket Data 150 GB
Robert Lawang mengatakan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kunci ketahanan pangan yang diatur dalam Keputusan Kementerian Desa (Kepmendesa) No. 3 Tahun 2025.
“Makan Bergizi Gratis ini sangat tergantung dengan tiga pilar yang menjadikan BUMDes sebagai aktor kunci. Pertama, sebagai stimulus ekonomi lokal, Kegiatan pendukung diluar rantai pasok, dan menciptakan ekonomi desa”, kata Lawang.Baca Juga: Fokus Pelayanan Kesehatan, Adnan-Kio Resmikan RSUD Pratama Gowa
Lawang berharap program MBG akan menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan dengan pengelolaan produk lokal yang dapat dipasarkan dan dikonsumsi di dalam maupun di luar desa.
“Dengan adanya kebijakan pengalokasian minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan penyertaan modal bagi BUMDes, langkah-langkah strategis perlu dirancang agar program ini berjalan efektif”, jelas Lawang.Baca Juga: Tanpa Sengketa di MK, 8 Kepala Daerah di Bengkulu Dilantik Awal Februari 2025
Kritik terhadap ketahanan pangan juga disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia (STFT) Jakarta, Prof. Binsar Pakpahan karena program pangan dan energi pada gilirannya akan memicu deforestasi besar-besaran.
Pakpahan mengatakan, keadilan ini harus ditujukan dengan jelas dan bermanfaat untuk seluruh ciptaan.Baca Juga: Sekda Haryadi : Penangganan Tenaga Honorer di Pemprov Bengkulu Sesuai Regulasi Pemerintah Pusat
“Pembukaan lahan besar-besaran saat ini memicu deforestasi besar-besaran dan memicu kiamat ekologi”, kata Pakpahan.*