PIKI : Ketahanan Pangan, Tolok Ukur Kinerja Prabowo-Gibran

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mencapai tonggak 100 hari pertama dengan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi berdasarkan berbagai survei. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pasangan ini, bersama dengan Kabinet Indonesia Maju (KIM), telah mendapatkan respons positif dari masyarakat.Baca Juga: Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata Ditangkap di Sentani

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan tingkat kepuasan publik mencapai 79,3 persen sementara survei Litbang Kompas menunjukan kepuasan masyarakat mencapai 80,9 persen. Dokumen Asta Cita yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berisi Visi dan 8 Misi Astra Cita Prabowo – Gibran.

Salah satu dari dari delapan Asta Cita, pasangan Prabowo – Gibran, pada poin kedua memberi perhatian pada sektor swasembada pangan, energi energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.Baca Juga: Pakar UGM Sebut Pemerintah Hadapi Perilaku Boros dalam Birokrasi

Selain itu, Prabowo Gibran juga menetapkan 17 program yang disebut sebagai Program Prioritas untuk diterapkan selama masa pemerintahannya.

Dalam program prioritas ini, isu swasembada pangan, energi, dan air menempati prioritas pertama. Hasil survei ini dipandang menjadi modal politik bagi pasangan Prabowo – Gibran dalam menuntaskan janji politiknya yang tertuang dalam Asta Cita.Baca Juga: Guru Besar UGM Dorong Pendidikan Bermartabat dan Inovatif

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), Badikenita Puteri Sitepu mengatakan paradigma pembangunan harus digeser bila ingin swasembada pangan. Sebab, menurutnya, tantangan pangan saat ini sangat kompleks yang mencakup sulitnya distribusi akibat keterbatasan infrastruktur, impor pangan, sampai degradasi lahan pertanian.Baca Juga: Guru Besar UGM Dorong Pendidikan Bermartabat dan Inovatif

“Dari tahun 2018 hingga 2024 terjadi penyusutan luas lahan sawah di Indonesia secara drastis dari 8 juta lahan area pertanian menjadi 7 juta akibat alih fungsi lahan”, kata Sitepu saat menjadi pembicara kunci Refleksi Awal Tahun DPP PIKI, di Aula STISIP/STMIK Widuri, Jalan Palmerah Barat 353, Jakart, Kamis (30/1/2025).

Namun menurut Puteri Sitepu, Indonesia masih memiliki luasan lahan yang cukup besar dan memadai. Lahan ini, lanjutnya, bila dikelola dengan baik akan menjadi potensi pertanian dan pangan yang cukup untuk swasembada.Baca Juga: Andi Amran Jadi Bapak Petani Singkong, Tetapkan Harga Demi Lindungi Petani

“Kita memiliki lahan pertanian yang luas, teknologi pertanian yang modern, serta pasar domestik yang besar dan ini merupakan potensi kita”, urai Badikenita Puteri Sitepu yang juga ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Selain soal berkurangnya luas lahan, Puteri juga menilai ketergantungan impor gandum dan kedelai menjadi kendala dalam swasembada. Ketergantungan itu, menurutnya, membuat Indonesia rentan terkena dampak fluktuasi harga global.Baca Juga: Luar Biasa! UNDIP Tembus Peringkat ke-4 Nasional Webometrics Edisi Januari 2025!

“Susu itu bagian dari budaya kami (suku Karo). Ketika pasokan terganggu masyarakat resah. Ini bukti kita harus mandiri dalam produksi pangan”, jelas Puteri.

Ketua Dewan Penasehat DPP PIKI, Baktinendra Prawiro juga menekankan pangan harus menjadi paradigma pembangunan Indonesia. Dia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran merupakan langkah progresif namun membutuhkan pengawasan.Baca Juga: Sekda Haryadi : Penangganan Tenaga Honorer di Pemprov Bengkulu Sesuai Regulasi Pemerintah Pusat

Karena itu menurut Prawiro, diversifikasi pangan, distribusi sumber daya, dan afirmasi bagi petani dan nelayan harus dipastikan.

“Tanpa kecukupan pangan dan energi kita rentan terhadap krisis ekonomi dan sosial”, terang Prawiro.