Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguatkan komitmennya menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film nasional melalui sejumlah aksi nyata dalam partisipasi perdana di JAFF Market 2025. Kehadiran ini merupakan bagian dari misi strategis menuju ‘The City of Cinema’, dengan fokus menciptakan kolaborasi dan kemudahan bagi sineas dalam dan luar negeri.
Baca Juga: Menandai 14 Tahun Berkarya, Jui Purwoto Siap Gelar Special Show Perdana “Terang Benderang”
Selama tiga hari kegiatan, Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan serangkaian agenda kolaboratif, dimulai dengan penandatanganan kerja sama konkret. Jakarta Experience Board (JXB) telah meresmikan Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua rumah produksi ternama, yaitu Palari Films dan Wahana Kreator. MoU ini mengukuhkan rencana produksi film skala besar oleh kedua rumah produksi tersebut yang akan dilaksanakan di berbagai lokasi di Jakarta pada tahun 2026. Palari Films telah menyiapkan tiga judul film, sementara Wahana Kreator juga memastikan serangkaian filmnya siap masuk tahap produksi.
Baca Juga: Jakarta Perkuat Komitmen Jadi 'Kota Sinema' lewat Keikutsertaan Perdana di JAFF Market 2025
Melalui MoU yang ditandatangani Direktur Utama JXB, Yunn Bali Mohammad Yusuf, JXB berkomitmen untuk memfasilitasi perizinan syuting melalui sistem single gateway. Kemudahan yang ditawarkan mencakup akses ke berbagai fasilitas lokasi, sarana transportasi kota, serta situs budaya dan sejarah yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya logistik produksi, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekosistem film yang berkelanjutan di Ibu Kota.
Di sisi lain, sebagai bagian dari partisipasi di JAFF Market 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Film Week juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan Singapore Film Commission dan Hubert Bals Fund pada 29 November 2025. Diskusi yang dihadiri oleh Festival Director Jakarta Film Week Rina Damayanti, Dewan Pengawas BPI Alex Sihar, serta perwakilan JXB dan Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah strategis untuk mempertajam pembentukan Komisi Film Jakarta yang masih dalam tahap penyempurnaan.
Baca Juga: Penjualan Meroket, Ternyata AC Window Kembali Digemari Menjelang 2026
Pembentukan komisi tersebut dinilai penting sebagai lembaga otoritatif yang khusus menangani beragam kebutuhan produksi film di Jakarta. Agar efektif, komisi ini perlu disiapkan dengan matang dalam berbagai aspek, termasuk skema pendanaan dan insentif, kepastian hukum, perizinan satu pintu, serta ketersediaan data lokasi syuting yang lengkap. Persiapan ini diharapkan menjadi modal utama untuk membangun tata kelola perfilman di Jakarta yang lebih profesional, berkualitas, dan mampu mengakomodir produksi film nasional maupun internasional.