Semarang, SUARA PEMBARUAN — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi besar-besaran untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Sebanyak 4.000 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari mitra SPPG, tenaga ahli gizi, bupati dan wali kota, serta perwakilan dari kabupaten/kota dan unsur pemerintah provinsi.
Dalam arahannya di GOR Jatidiri, Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG meningkatkan pengawasan dan kebersihan agar tidak terulang kasus keracunan yang sempat terjadi sebelumnya.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” tegasnya.
Luthfi menambahkan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan program berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK turun langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
1.596 SPPG Aktif di Jawa Tengah
Gubernur mengungkapkan, saat ini terdapat 1.596 SPPG yang telah beroperasi di Jawa Tengah dan jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun. Ia menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh mulai dari proses memasak, pendistribusian makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Kalau ada kasus, harus ada respons cepat agar masyarakat tidak panik,” kata Luthfi.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan seluruh dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SLHS bukan formalitas. Harus disertai inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko pengawasan 24 jam untuk distribusi MBG,” tambahnya.
Selain memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak, Luthfi menilai MBG memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian lokal.
“Program ini menumbuhkan ekonomi daerah karena bahan bakunya berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM setempat,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari gizi yang terpenuhi, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat desa yang menjadi bagian dari rantai pasok program ini.