PLN berargumen transisi energi tidak bisa dilakukan sekaligus. Gas diposisikan sebagai “jembatan” untuk menjaga keandalan pasokan.
Dalam pernyataannya, PLN menegaskan komitmen 76 persen tambahan kapasitas dari EBT. Namun di sisi lain, perusahaan juga memastikan proyek fosil yang sudah ada dalam pipeline akan tetap diselesaikan.
Bagi pengamat, strategi “back loaded” atau menumpuk proyek di akhir dekade berisiko tinggi. Selain potensi hambatan pembiayaan dan perizinan, percepatan proyek secara bersamaan bisa menimbulkan masalah rantai pasok.
Pusat Penelitian DPR mengingatkan, semakin lama transisi ditunda, semakin berat beban yang harus dipikul di kemudian hari.
Janji yang Belum Menyala
Transisi energi bukan sekadar soal angka dalam dokumen, melainkan juga menyangkut kualitas udara, kesehatan jutaan warga, hingga daya saing ekonomi nasional.
Ketika negara lain bergerak cepat meninggalkan batu bara, Indonesia justru masih menunda langkah besar hingga awal 2030-an.
“Semakin lama kita menunggu, semakin mahal biaya yang harus dibayar,” tulis peneliti CREA dalam laporannya.
PLN boleh menyebut rencana ini sebagai yang “paling hijau”, tetapi bagi publik pertanyaan tetap menggantung: apakah janji hijau ini akan benar-benar terwujud tepat waktu, atau sekadar berhenti sebagai deretan angka di atas kertas? *