Bahlil Semprot Dirut PLN di DPR: Distribusi Listrik Belum Merata, Data Tak Sinkron

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melontarkan kritik tajam kepada jajarannya serta Direktur Utama PLN dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sektor ESDM tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Dalam forum itu, Bahlil menyampaikan kekesalannya karena tidak memperoleh data terbaru terkait jumlah desa yang telah menikmati aliran listrik dari PLN.

Ia mengaku telah menyampaikan kondisi ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan tengah memetakan wilayah-wilayah prioritas yang belum tersambung jaringan listrik.

“Kami sudah rapat dengan Bapak Presiden dan sedang memetakan prioritas sambungan listrik untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengungkapkan pengalamannya semasa kecil yang tumbuh tanpa akses listrik.

Ia menggambarkan kehidupan dengan penerangan seadanya menggunakan pelita berbahan kaleng susu dan minyak tanah.

“Kalau belajar, bangun pagi, wajah hitam kena asap pelita. Kalau sempat mandi sebelum ke sekolah, wajah bersih. Kalau tidak, ya kelihatan hitamnya,” kenangnya sambil menegaskan pentingnya kehadiran listrik hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari visi swasembada energi nasional.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkap adanya ketidaksesuaian data antara kementeriannya dan pihak PLN. Ia menyebut terdapat sekitar 5.600 desa yang belum terlistriki, namun laporan dari PLN menyebutkan angka hingga 10 ribu desa.

“Ini bagaimana? Tadi saya dengar PLN sebut 10 ribu desa. Mana yang benar ini?” tanyanya dengan nada tinggi kepada pejabat ESDM dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo.

Rasa jengkel Bahlil pun semakin tampak saat ia meminta pejabat terkait untuk menemuinya setelah rapat, menuding ada yang tidak menyampaikan informasi secara akurat.

“Saya nggak tahu ini dirjen saya yang keliru atau Dirut PLN yang tidak beres. Habis ini kalian temui saya. Kurang ajar kalian ini,” tegasnya.

Bahlil juga menyinggung arahan Presiden Prabowo untuk mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan utama.

“Pak Presiden meminta agar desa-desa yang belum tersambung listrik menggunakan PLTS, tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Cukup dengan jaringan lokal,” jelasnya.

Dengan penekanan pada pemerataan akses energi, Bahlil menutup pernyataannya bahwa pemerataan listrik bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.*