Semarang, suarapembaruan.news - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat kuota calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sebanyak 4.446. Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 265 dan PPPK sebanyak 4.181.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari panselnas. Ia berharap perekrutan ini menambah kinerja Pemprov Jateng karena mendapatkan suntikan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Baca Juga: Hindari Praktik Kecurangan, Undip Lakukan Evaluasi Penerima KIP Kuliah
"Dengan pembukaan seleksi CASN/CPNS harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng. Dan dengan adanya (formasi) PPPK dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga Non ASN di Pemprov Jateng," ujarnya, dihubungi via pesan singkat, Selasa (7/5/2024).
Rahmah menjelaskan, saat ini jumlah pegawai ASN di Pemprov Jateng adalah 48.002 orang. Dari jumlah itu sekitar 14.349 orang adalah tenaga non ASN, sehingga kekurangan pegawai menurut peta jabatan sejumlah 34.793 orang, dari kondisi ideal pegawai sebanyak 99.676 orang.
Baca Juga: Bersinergi dengan Polda Jawa Tengah, Semen Gresik Tandatangani MoU Pengamanan Objek Vital Nasional
Lalu, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non ASN sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)? Rahmah menjawab, hal itu akan menerapkan sistem NIP paruh waktu dan NIP penuh waktu.
"Dari sekitar 14 ribu Non ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos PPPK (rekrutmen 2024) akan mendapat NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu, pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju," jelas Rahmah.
Baca Juga: Tinggi, Animo Peserta UTBK-SNBT 2024 di UNDIP, Capai 25.398 Orang
Rahmah mengimbau, para calon pelamar ASN baik PNS atau PPPK mengupdate informasi terkait rekrutmen CASN 2024, melalui kanal resmi. Pemprov Jawa Tengah menyediakan hotline Whatsapp di Helpdesk CASN +62812-960-0029, dan laman resmi bkd.jatengprov.go.id.
"Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CASN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikuti informasi melalui kanal resmi," tegas Rahmah.*
Artikel Terkait
Kemenag Mulai Cairkan Rp66 M Insentif Guru PAI Non ASN yang Tidak Dapat THR
Antisipasi Kemacaten Arus Balik, ASN Teknis Pemprov Bengkulu Boleh Kerja Melalui WFH
Halal Bihalal dengan Jajaran Pemprov Jateng, Nana Sudjana: ASN Harus Disiplin dan Berikan Pelayanan Terbaik
Bolos Pascalibur Lebaran, ASN Pemkot Semarang Kena Sanksi Potong TPP 15 Persen
Kepala OPD Diminta Cek Absen ASN Hari Pertama Masuk Kerja Usai Idulfitri 1445 Hijriyah