Ia mengakui keterbatasan kapasitas fiskal membuat seluruh kebutuhan rehabilitasi belum dapat ditangani sekaligus. Namun pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat agar sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat segera ditangani sesuai skala prioritas.
Artikel Terkait
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Pemprov Bengkulu Terima Penghargaan dari Ombudsman RI
Anggota DPD Destita Minta Ombudsman Kawal Kasus SPMB SMAN 5 Kota Bengkulu
Ombudsman Temukan Maladministrasi SPMB di SMAN 5 Kota Bengkulu
Pertamina Perkuat Edukasi dan Pengelolaan Pengaduan Publik Bersama Ombudsman Sulawesi Barat
Ombudsman Bengkulu Terima Laporan Terbanyak dari Masyarakat Soal Pelayanan Publik
Soroti Kecelakaan KA Bekasi Timur, Ombudsman : Keselamatan Perlintasan Dinilai Masih Diabaikan