Dihantam Dua Isu Viral, Menteri PU Bantah Mutasi karena Kebocoran Surat dan Tegaskan Tak Ada Nepotisme

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan klarifikasi terkait dua isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, yakni dugaan mutasi pegawai akibat kebocoran surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat serta tudingan adanya hubungan keluarga dengan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Aisyah Zakiyyah.

Pernyataan tersebut disampaikan Dody usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), menyusul derasnya perhatian publik terhadap kedua isu tersebut.

Bantah Mutasi Terkait Kebocoran Dokumen

Dody menegaskan bahwa rotasi pegawai di lingkungan Kementerian PU merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang rutin dilakukan dan tidak berkaitan dengan mencuatnya surat perjalanan dinas yang sebelumnya beredar di publik.

Menurutnya, dengan jumlah pegawai yang mencapai puluhan ribu orang, mutasi merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan sumber daya manusia di kementerian.

Isu mutasi mencuat setelah Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyampaikan bahwa kementerian akan menelusuri sumber kebocoran dokumen perjalanan dinas dan membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila terbukti berasal dari internal.

Setelah pernyataan itu, beredar informasi di media sosial mengenai sejumlah pegawai yang disebut-sebut dipindahkan sebagai dampak dari kasus tersebut. Namun, Dody membantah adanya keterkaitan antara kedua hal tersebut.

Tantang Publik Buktikan Isu Nepotisme

Selain soal mutasi, Dody juga merespons tudingan yang menyebut Aisyah Zakiyyah merupakan keponakannya sehingga diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Ia membantah isu tersebut dan bahkan menantang siapa pun yang dapat membuktikan adanya hubungan keluarga tersebut.

Menurut Dody, siapa pun yang mampu menunjukkan bukti akan diberi hadiah berupa perjalanan umrah untuk satu keluarga. Ia juga memberikan batas waktu selama satu bulan untuk pembuktian tersebut.

Berawal dari Surat Perjalanan Dinas

Kontroversi bermula setelah beredarnya surat perjalanan dinas Menteri PU untuk menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada 13–19 Juli 2026.

Perhatian publik tertuju pada lampiran surat yang mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU sebagai bagian dari rombongan perjalanan.