Diplomasi Indonesia di Bawah Prabowo Dinilai Aktif Simbolik namun Minim Arah Strategis

Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN - Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakrat (UMY), Dr. Ade Marup Wirasenjaya, M.A., mengkritik arah politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai cenderung aktif secara simbolis tanpa artikulasi kepentingan strategis yang jelas. Menurutnya, pola ini berpotensi melemahkan konsolidasi demokrasi dalam negeri.

Baca Juga: Jatim Siap Jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan Ade dalam forum Indonesia Outlook 2026: Leadership at a Crossroads under the Prabowo Administration yang digelar Selasa (20/1). Ia menggambarkan gaya diplomasi Prabowo sebagai “diplomasi FOMO” (fear of missing out) (takut ketinggalan –red) — hadir di berbagai forum internasional tanpa narasi kepentingan nasional yang terdefinisi dengan baik. “Dalam 364 hari, Prabowo tercatat mengunjungi 22 negara. Namun, belum terlihat garis besar kepentingan strategis Indonesia yang ingin dikedepankan,” ujar Ade. Ia menilai diplomasi ini berusaha hadir di semua ruang global, tetapi belum membangun posisi konsisten sebagai middle power dengan agenda luar negeri yang jelas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Perluasan Akses Keadilan: 438 Pos Bantuan Hukum Diresmikan di DIY

Ade juga menyoroti dinamika internal Kementerian Luar Negeri, di mana peran menteri dinilai semakin minimal akibat dominasi presiden yang mengambil alih panggung diplomasi langsung. “Posisi Menteri Luar Negeri seolah direbut oleh presidennya sendiri. Di satu sisi ada spesialisasi dengan tiga wakil menteri, tetapi arah kebijakan justru dikelola secara ideologis,” jelasnya.

Kritik lain diarahkan pada penggunaan narasi “chosen trauma” dalam diplomasi publik Indonesia, yakni membangun representasi mental kolektif seolah-olah negara terus berada di bawah ancaman musuh masa lalu.  “Penggunaan istilah seperti ‘antek asing’ untuk merespons kritik masyarakat sipil merupakan bentuk chosen trauma. Ini kontraproduktif karena negara membutuhkan investasi global, tetapi justru memusuhi kritik domestik dengan tuduhan campur tangan asing,” tegas Ade.

Pendekatan ini, menurutnya, berisiko melemahkan demokrasi dan meningkatkan kerentanan terhadap penetrasi kekuatan eksternal. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan kuat tanpa fondasi negara yang kuat justru dapat memperdalam fragmentasi domestik. “Politik luar negeri seharusnya berangkat dari fondasi domestik yang demokratis dan inklusif. Tanpa itu, narasi Indonesia besar berpotensi menjadi kosong,” pungkas Ade.