GAPASDAP Nilai Penataan Merak–Bakauheni Ciptakan Kelancaran Semu, Minta Presiden Turun Tangan Benahi Penyeberangan Nasional

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan pengaturan penyeberangan Merak–Bakauheni yang dinilai belum fleksibel dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak serius, terutama bagi kendaraan logistik nasional.Baca Juga: BPBD Kota Bengkulu Larang Pengunjung Pantai Panjang Mandi dan Berenang Ombak Besar dan Arus Deras

Menurut Khoiri, berdasarkan fakta operasional, penanganan yang dilakukan saat ini bukan menyelesaikan kemacetan, melainkan memindahkannya ke titik lain yang belum didukung infrastruktur memadai.

Ia menegaskan bahwa sektor logistik merupakan urat nadi perekonomian nasional yang tidak semestinya dikorbankan demi menampilkan kelancaran lalu lintas di satu lokasi tertentu.Baca Juga: Ratusan Pelaku UMKM di Kota Bengkulu Ramaikan Peresmian Belungguk Point

Khoiri menilai, membatasi atau mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak–Bakauheni terlihat lengang merupakan bentuk kelancaran semu yang menutup persoalan sesungguhnya.

GAPASDAP mencatat, persoalan klasik ini terus berulang setiap musim puncak tanpa solusi struktural, meski berbagai masukan telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui jalur resmi.Baca Juga: Selama Libur Nataru, Dinkes Bengkulu Siagakan 34 Posko Kesehatan

Di lapangan, antrean panjang, ketidakpastian waktu tunggu, serta perubahan kebijakan mendadak menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi, bahkan menyentuh aspek kemanusiaan.

Khoiri juga mengkritisi kebijakan pengalihan kendaraan ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan yang dinilai belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.Baca Juga: Disperindag Kota Bengkulu Tertibkan Pedagang Pasar Panorama

Ia menegaskan bahwa Merak–Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang terhubung langsung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra, sehingga harus tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, khususnya pada periode puncak.

Pelabuhan alternatif, kata dia, semestinya berperan sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti tanpa kesiapan kapasitas dermaga, armada kapal, dan manajemen operasional.Baca Juga: Dolfie Othniel Frederic Palit Resmi Pimpin DPD PDIP Jateng, Target Kembalikan Kandang Banteng

Melalui pernyataan tersebut, GAPASDAP berharap Presiden RI dapat mencermati kondisi faktual di lapangan dan mendorong pembenahan menyeluruh agar persoalan penyeberangan tidak terus berulang setiap tahun.

Pemerintah diharapkan lebih realistis, adaptif, serta terbuka terhadap masukan para pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah, bukan sekadar membuatnya tampak selesai.* Baca Juga: Pemulihan Akses Darat Aceh Dipercepat, Enam Jembatan Bailey Rampung