BHS Bersama DLU Holding Kirim Bantuan ke Agam, Desak Pemulihan Cepat dan Sistem Peringatan Dini Bencana

Agam, SUARA PEMBARUAN — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Aksi sosial ini menjadi kelanjutan dari penyaluran bantuan sebelumnya yang dilakukan Bambang Haryo—yang akrab disapa BHS—bersama DLU Holding kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini, bantuan difokuskan bagi para pengungsi di Pos Pengungsian Kecamatan Payalemba, Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam.

Ribuan paket bantuan disalurkan, mulai dari sembako, perlengkapan sekolah, kebutuhan rumah tangga seperti gas dan kompor, hingga perlengkapan ibu dan anak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini berada di pengungsian dan membantu mereka melewati masa sulit pascabencana,” ujar BHS, Minggu (14/12).

BHS menjelaskan, penyaluran bantuan ini juga merupakan hasil koordinasi dan dorongan dari Andre Rosiade dan Ade Rezky Pratama, anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan dan manfaatnya dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Selain bantuan kemanusiaan, BHS turut mendorong pemerintah pusat agar bergerak lebih cepat dan strategis dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak banjir. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi berbagai langkah awal yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani para korban.

“Saya juga menyampaikan penghargaan kepada TNI, Polri, dan Brimob yang telah bekerja tanpa lelah di dapur umum demi memastikan kebutuhan pangan para pengungsi tetap terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, BHS meminta pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk segera melakukan pemulihan infrastruktur dan lingkungan terdampak, khususnya melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Hunian ini dinilai penting agar dapat segera ditempati warga sambil menunggu realisasi hunian tetap (huntap) dari pemerintah daerah dan pusat.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan kemanusiaan ke Sumatera Barat ke depan juga akan diperkuat oleh dukungan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) serta sejumlah pelaku industri lainnya yang siap mengirimkan bantuan lanjutan.

Melalui kolaborasi lintas sektor—pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat—BHS berharap proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Agam dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, BHS juga menyoroti belum tersedianya sistem peringatan dini (early warning system) di wilayah terdampak. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan sistem tersebut agar masyarakat dapat lebih siap siaga menghadapi potensi bencana ke depan.

“Harus ada early warning system, rencana evakuasi yang jelas, penetapan titik kumpul yang aman, serta simulasi kebencanaan yang rutin. Ini penting agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan korban sebanyak saat ini,” pungkas BHS, seraya mencatat lebih dari 55 korban meninggal dan hilang serta 496 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.