Presiden Prabowo Genjot Pendidikan Vokasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sinkronisasi Dunia Kerja dan Sekolah

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Pemerintah tengah merancang strategi besar untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini menjadi arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, kunci dari strategi tersebut adalah menciptakan kesesuaian antara lulusan lembaga pendidikan (supply side) dengan permintaan tenaga kerja (demand side).

“Presiden menekankan pentingnya matching antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga penguasaan bahasa dan pemahaman budaya bagi tenaga kerja dalam maupun luar negeri,” ungkap Pratikno usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi sebagai ujung tombak pembentukan sumber daya manusia yang siap kerja. Program ini akan melibatkan lintas kementerian agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh.

Senada, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah, kata dia, akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK agar mereka dapat lebih cepat terserap pasar kerja.

“Kami akan mengoptimalkan balai-balai pelatihan milik pemerintah maupun swasta agar selaras dengan kebutuhan industri,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi sekaligus mengarahkan kurikulum pendidikan nasional agar lebih berorientasi pada dunia kerja.

“Presiden bahkan memberi keleluasaan penggunaan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi dan pendidikan formal secara umum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mendorong agar penguasaan bahasa asing menjadi bagian wajib dalam pendidikan. “Selain bahasa Indonesia, Presiden meminta agar bahasa Inggris dan Arab diterapkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah,” tutur Cak Imin.

Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mencetak lulusan berijazah, tetapi juga tenaga kerja yang benar-benar siap bersaing di tingkat global.