Prabowo Pastikan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani, Pangkas Rantai Distribusi Berbelit

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Selasa, 30 September 2025 | 06:05 WIB

 

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk memastikan subsidi pupuk langsung diterima petani tanpa melalui jalur distribusi yang rumit dan panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato Presiden pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9).

Menurut Prabowo, selama ini distribusi pupuk terhambat oleh banyak aturan dan birokrasi yang justru membuat petani kesulitan mengakses kebutuhan dasar mereka.

“Dulu, pupuk sampai ke petani harus melewati 145 aturan. Harus tanda tangan sana, tanda tangan sini, akhirnya pupuk hilang entah ke mana. Semua itu saya hapus. Kalau pupuk disubsidi negara dan diproduksi pabrik milik negara, maka pupuk harus langsung sampai ke petani tanpa banyak perantara,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti praktik distribusi pupuk yang sering dipengaruhi kepentingan politik lokal maupun keluarga pejabat daerah. Ia menilai hal itu sebagai praktik yang merugikan rakyat dan tidak boleh dibiarkan.

“Saya tahu betul bagaimana permainan distribusi itu. Ada yang dipegang kerabat pejabat, tim sukses, atau orang dekat bupati. Akibatnya, distribusi jadi tidak adil, ada daerah dikurangi karena dianggap bukan pendukung. Itu tidak benar dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan berdiri tegak menegakkan hukum dan konstitusi demi kepentingan rakyat, sekaligus membuktikan bahwa negara tidak bisa dilemahkan atau dibeli.

“Kalau ada yang menganggap pemerintah ini lemah, bodoh, atau bisa dibeli, saya pastikan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini tidak akan gentar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

DMI Kerja Sama Dewan Imam Nasional Australia

Rabu, 15 Juli 2026 | 13:56 WIB
X