Waingapu, SUARA PEMBARUAN-Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif.
Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan.
Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah juga memicu
pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.
Di sisi lain, kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba emperlemah instrumen pengendalian pencemaran, sementara lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat.
Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidupnya.
Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik
yang menjadi akar kerusakan ini.
Forum yang berlangsung sejak 18 hingga 24 September 2025, di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggaran Timur (NTT) tersebut, memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional Walhi masa bakti 2025–2029 bersama tujuh bersama 7 Dewan Nasional.
Dengan mandat baru ini, Walhi meneguhkan diri sebagai
rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan kedaulatan bangsa yang berkeadilan.
Sejak proses pemilihan Dewan Nasional, kami telah menyadari bahwa tantangan kedepan jauh lebih besar, karena itu kami mengambil sikap bahwa proses pemilihan ini haruslah lebih dari sekedar kontestasi.
Mengedepankan nilai-nilai Persaudaraan, keteladanan, kolektif dan kolaboratif. Para kandidat dewan nasional ingin menyatakan bahwa prinsip kerja kami nantinya, akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif.
"Hasilnya dari seruan ini, kami terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Walhi dengan total anggota Walhi yang datang berjumlah 487 orang, kata Dewan Nasional Walhi, Torry Kuswardono dalam keterangan relis yang disampaikan ke SUARA PEMBARUAN.News. Jumat (26/9/2925).
Arie Rompas, Dewan Nasional Walhi lainnya juga menyampaikan bahwa keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan, dan Walhi bersama dengan rakyat akan memperjuangkannya.
“Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat, dan demokrasi yang substansi. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya”, kata Arie.
Semerntara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, Walhi akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan pulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama seluruh kantor daerah Walhi, organisasi gerakan rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan dan orang muda.
“Kita harus menuntut negara kembali ada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik," tambahnya.
