Koalisi Ojol Nasional Pilih Penuhi Kebutuhan Keluarga

Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN - Aksi pengemudi ojek online (ojol) yang diklaim dilakukan si berbagai wilayah sebagai gerakan nasional Hari Kebangkitan Driver Transportasi Online Indonesia, Selasa (20/05/2025), tidak mewakili suara dari semua organisasi driver online.

Organisasi lain Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojol dari seluruh Indonesia, juga menyatakan tidak terlibat aksi.

Ketua Presidium KON Andi Kristianto, menyatakan, keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi Ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Andi Kristianto mengatakan pihaknya melihat semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata ojol di lapangan.

“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret, bukan panggung politik,” katanya.

Andi Kristianto juga meragukan klaim bahwa aksi akan melibatkan 500.000 pengemudi. Menurutnya, mayoritas pengemudi tetap akan menjalankan aktivitas seperti biasa demi memenuhi kebutuhan keluarga, bahwa disinyalir justru jadi tunggangan politik.

Jika bicara kesejahteraan pengemudi ojol, maka yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak berkaiatn dengan pengemudi.

“Bicara langsung dengan kami. Jangan membuat Keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas Ojol tidak mewakili kami,” tegasnya.

Bahkan menurut Andi, banyak pihak mengatas-namakan Ojol namun bukan driver Ojol.

Para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami,” ujarnya.

Andi juga menyatakan lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan, untuk melawan ketimpangan, bukan status kemitraan. KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang dimanfaatkan oleh segelintir elit politik.

“Padahal tidak mewakili realitas driver di lapangan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas