Merger Grab-GoTo Dinilai Rawan Rugikan Indonesia, Ini 4 Poin Kritis Versi Rhenald Kasali

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Isu merger antara dua raksasa teknologi, Grab asal Singapura dan GoTo dari Indonesia, tengah menjadi sorotan publik. Di tengah rumor yang berkembang, sejumlah tokoh menilai langkah tersebut dapat berdampak signifikan bagi perekonomian nasional.

GoTo sendiri merupakan hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan teknologi besar Indonesia. Sementara Grab berbasis di Singapura dan dikenal sebagai kompetitor utama dalam layanan transportasi daring dan pengiriman barang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menilai merger ini bisa menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Ia menyoroti potensi meningkatnya aliran dana ke luar negeri jika kendali perusahaan berada di tangan pihak asing.

“Kalau Gojek menyerah ke Grab, itu bukan milik Indonesia lagi, tapi Singapura. Uangnya nanti dibawa ke sana, tanpa bisa diatur oleh regulasi kita,” ujar Noel, Rabu, 14 Mei 2025.

Senada dengan Noel, pakar ekonomi dan pengusaha Rhenald Kasali menyoroti pentingnya mempertahankan GoTo demi kepentingan strategis nasional. Menurutnya, GoTo memiliki peran vital karena melayani pasar domestik yang sangat besar.

“GoTo itu bukan hanya soal bisnis, tapi menyangkut kepentingan lebih dari 200 juta, bahkan 270 juta masyarakat Indonesia,” ungkap Rhenald melalui kanal YouTube-nya, Kamis, 15 Mei 2025.

Ia menambahkan, keberadaan GoTo saat ini menopang ekosistem digital yang luas—melibatkan sekitar 3,1 juta driver ojek online dan lebih dari 20 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dalam analisanya, Rhenald menyoroti empat aspek strategis yang akan terdampak jika merger benar terjadi: nasionalisme ekonomi, pengelolaan data, penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman ekonomi nasional.

“Kalau menyangkut empat hal penting ini, biasanya negara harus turun tangan,” tegasnya.

Merger Grab-GoTo belum dikonfirmasi secara resmi oleh kedua belah pihak. Namun wacana ini sudah cukup untuk menimbulkan perdebatan publik dan keprihatinan sejumlah tokoh terhadap potensi hilangnya kendali Indonesia atas salah satu aset digital terbesarnya.