Ditambahkan, kriteria desa penerima didasari atas pertimbangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau Prevalence of Under Nourishment (PoU) tinggi. Selain itu juga berdasar peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) kategori 1-3, dan merupakan RTM berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Sasaran program penanganan desa rawan pangan dan gizi menyasar warga miskin dan diprioritaskan bagi yang punya balita. Prinsipnya meningkatkan asupan gizi untuk menangani kekurangan konsumsi kalori atau POU," jelasnya.
Baca Juga: Unjuk Rasa Hari Ini, Sekolah-Sekolah Diliburkan, Polda Papua Kerahkan Ratusan Personel di Jayapura
Bantuan di 2024 akan diberikan sebanyak 9 kali sampai akhir tahun. Nanti, pada 2025 program akan berlanjut dengan pola subsidi, sehingga menjangkau lebih banyak penerima.
"Tahun ini bantuan, terima gratis. Tahun 2025 masih diberikan tapi dengan pola subsidi harga. Bayar tapi sangat murah, tujuannya supaya sasaran lebih banyak lagi. Karena anggaran kita terbatas. Ibaratnya Rp100 ribu kalau bantuan hanya terima satu orang. Kalau subsidi dia bayar Rp30 ribu, maka Rp100 ribu untuk 3 orang. Jadi tiga kali lipat bantuan pangan untuk kerawanan pangan," pungkas Dyah.*