Jayapura, SUARAPEMBARUAN.COM – Persoalan tata kelola rumah sakit di Papua tak lagi bisa ditutup-tutupi. Pemerintah pusat secara tegas menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan layanan kesehatan di Papua, mulai dari manajemen keuangan, SDM, hingga pelayanan yang belum terintegrasi.
Kondisi ini mencuat dalam kunjungan Wakil Menteri bersama jajaran pimpinan daerah, yang menilai masih banyak celah dalam tata kelola rumah sakit yang berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah pembenahan serius, sejumlah rumah sakit di Jayapura seperti RS Yowari, RS Abepura dan RS Dok II langsung mengikuti workshop nasional tata kelola rumah sakit di Yogyakarta selama dua hari, 16–17 April 2026, bekerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito.
Pelaksana Tugas RSUD Jayapura, Dr. Andreas Pekey, Sp.PD., MH., M.Si, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan langkah strategis untuk membenahi Tata Kelola rumah sakit secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal ikut workshop, tetapi bagaimana kita membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Semua bagian di rumah sakit harus saling terhubung, tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, arahan pimpinan daerah sangat jelas, yakni seluruh unsur penting dalam rumah sakit wajib memahami sistem yang sama, mulai dari direktur, keuangan, SDM, hingga pelayanan.
“Kita diminta tidak setengah-setengah. Semua unsur harus ikut agar ke depan tidak ada lagi miskomunikasi dalam pengelolaan rumah sakit,” ujarnya.
Workshop yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri ini diikuti sekitar 33 peserta dari 3 rumah sakit Pemerintah di Papua. Peserta dibagi dalam kelompok strategis seperti keuangan, SDM, pelayanan, hingga pengelolaan aset.
Andreas juga menyoroti pentingnya perubahan pola kerja di internal rumah sakit. “Selama ini kita masih cenderung sektoral. Ke depan harus terintegrasi dari perencanaan, pelayanan, sampai evaluasi,” katanya.
Dari hasil studi banding di RS rujukan nasional di Yogyakarta, kata dia, terlihat kesenjangan yang cukup jauh. Rumah sakit tersebut mampu melayani hingga 4.000 pasien per hari dengan dukungan lebih dari 3.000 tenaga kerja serta sistem manajemen yang kuat terintegrasi satu sama lainya.
“Salah satu kunci mereka adalah dukungan teknologi informasi. Semua layanan sudah berbasis IT dan online, sehingga pengelolaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien,” jelasnya.
Sementara itu, rumah sakit di Jayapura masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari jumlah tenaga spesialis, kapasitas layanan, hingga sistem administrasi yang berdampak pada klaim BPJS. “Ini yang harus kita benahi bersama. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, termasuk bagi pasien yang belum memiliki BPJS.
Melalui workshop ini, RSUD Jayapura bersama rumah sakit lainnya diharapkan mampu menjadi pilot project perbaikan tata kelola rumah sakit di Papua.
“Kita targetkan ada perubahan nyata. Bukan hanya wacana, tapi implementasi di lapangan agar pelayanan kesehatan di Papua bisa jauh lebih baik,” tutupnya.
