Program Bapak Asuh Turunkan Kasus Stunting di Jambi

Radesman Saragih, Suara Pembaruan

- Selasa, 20 Februari 2024 | 10:12 WIB

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyerahkan piagam penghargaan usai Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda) Jambi. (Diskominfo Jambi.)

Jambi, suarapembaruan.news - Program Bapak Asuh Jambi perlu terus digulirkan untuk menurunkan kasus stunting (anak kerdil) di Provinsi Jambi. Kehadiran bapak asuh beberapa tahun ini cukup penting membantu perbaikan gizi anak-anak stunting dan ibu-ibu hamil.

Jumlah bapak asuh di Provinsi Jambi hingga 2023 sudah mencapai 231 orang. Mereka memberikan bantuan pengadaan aspan makanan bergizi kepada 2.308 orang anak-anak stunting dan ibu-ibu hamil dari keluarga miskin. Bapak asuh tersebut berasal dari kalangan pribadi maupun lembaga pemerintahan dan swasta.

Demikian salah satu poin penting penanganan kasus stunting yang mengemuka pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda) Provinsi Jambi, Kota Jambi, Senin (19 /2/ 2024). Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Ds H Abdullah Sani, MPdI dan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Drs Putut Riyatno, MKes.

Abdullah Sani pada rakor tersebut mengatakan, penurunan prevalensi (persente) kasus stunting merupakan salah satu indikator pembangunan di setiap daerah. Karena itu, Pemprov Jambi terus berupaya keras menurunkan kasus stunting. Jambi berupaya menurunkan kasus stunting tahun 2024 hingga angka 12 % atau di bawah kasus stunting nasional 14 %.

Dijelaskan, kasus stunting di Provinsi Jambi terus menurun sejak tahun 2021. Angka kasus stunting di Provinsi Jambi turun dari 21,8 % tahun 2021 menjadi 18 % tahun 2022. Kasus tunting di Jambi berhasil lagi diturunkan menjadi menjadi 14 % tahun 2023.

Baca Juga: Penanganan Stunting dan KEK Ibu Hamil Pemkot Semarang Diapresiasi Kemenkes
Menurut Abdullah Sani, penentuan arah kegiatan percepatan penurunan stunting membutuhkan kegiatan penunjang percepatan penurunan stunting. Kegiatan penunjang tersebut terdiri dari program penanganan stunting bidang bidang Intervensi Spesifik dan Sensitif.

Kemudian bidang Koordinasi dan Konvergensi, bidang Pendampingan dan Kampanye Perubahan Perilaku dan bidang Monitoring evaluasi (Monev) dan Knowledge Management (Pengetahuan Managemen).

“Masing-masing bidang sebaiknya menginventarisir kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta apa yang akan dilanjutkan pencapaiannya pada tahun 2024 ini. Standar Operasional Prosedur (SOP) metode pengumpulan data stunting yang belum memadai dan anggaran perlu juga ditetapkan dalam rakor ini," katanya.

Abdullah Sani juga mengharapkan rakor stunting tersebut membahas format laporan yang akan digunakan TPPS kecamatan dan desa. Dengan demikian laporan bisa seragam bagi semua kecamatan dan desa di Provinsi Jambi.

"Saya juga berharap TPPS dapat memanfaatkan data center (pusat data) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk menyajikan data stunting yang valid dan akurat. Tagging (penetapan) anggaran pendanaan penanganan stunting di setiap organisasi eprangkat dinas (OPD) juga harus dibahas dalam rakor ini,"katanya.