Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Linimasa media sosial tengah diramaikan kabar penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, yang dikaitkan dengan kasus narkotika lintas negara. Isu ini cepat menyebar dan memicu perdebatan luas di ruang digital.Baca Juga: Jateng–Lampung Teken 11 Kerja Sama Strategis, Nilai Transaksi Tembus Rp832 Miliar
Mengutip laporan Reuters, Selasa, 6 Januari 2026, Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat setelah dituduh menjadi otak jaringan perdagangan narkotika internasional. Penangkapan tersebut dilakukan melalui operasi militer AS yang disebut-sebut mengguncang dinamika diplomasi global.
Sehari setelah penangkapan, Senin, 5 Januari 2026, Maduro untuk pertama kalinya hadir di hadapan pengadilan federal Amerika Serikat di Manhattan, New York. Dalam sidang itu, pemimpin Venezuela yang kini dilengserkan dari jabatannya menyatakan menolak seluruh dakwaan yang diarahkan kepadanya.Baca Juga: Sorak Sorai Festival Meriahkan Nataru 2025-2026 di TMII, Bank Raya dan Visa Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa
Melalui penerjemah di ruang sidang, Maduro menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut tuduhan tersebut tidak terbukti. Ia juga menyatakan masih menganggap dirinya sebagai presiden Venezuela.
Istri Maduro, Cilia Flores, yang turut diamankan dalam operasi yang sama, juga menyampaikan pembelaan serupa. Hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada 17 Maret 2026.Baca Juga: Konsumsi BBM Berkualitas Selama Libur Nataru di Jateng–DIY Melonjak Tajam
Persidangan yang berlangsung sekitar 30 menit itu digelar dengan pengamanan ketat. Di luar gedung pengadilan, puluhan massa pro dan kontra Maduro berkumpul, mencerminkan polarisasi tajam yang terus mengiringi sosok yang telah memimpin Venezuela lebih dari satu dekade.
Di media sosial, sebagian warganet menyoroti penangkapan Maduro sebagai langkah kontroversial Amerika Serikat. Dalam unggahan akun Instagram @jevuska, disebutkan bahwa Maduro dituduh terlibat dalam penyelundupan kokain ke AS. Namun, unggahan itu juga menyinggung kritik terhadap penggunaan operasi militer yang dinilai memunculkan persoalan hukum internasional.Baca Juga: Satpol PP Kota Bengkulu Gencar Tertibkan Pelanggaran Perda
Kasus Maduro turut mengingatkan publik pada sejumlah pemimpin negara lain yang pernah ditangkap oleh otoritas AS.
Salah satunya Saddam Hussein, Presiden Irak, yang ditangkap pada 2003 setelah invasi AS dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal—klaim yang kemudian tidak terbukti—sebelum akhirnya diadili atas kejahatan kemanusiaan.Baca Juga: KUHP Nasional Wadahi Living Law, Penting bagi Perlindungan Masyarakat Adat
Nama lain yang disorot adalah Manuel Noriega, penguasa de facto Panama, yang ditangkap dalam Operasi Just Cause karena tuduhan narkotika, pencucian uang, dan konflik politik domestik, lalu dijatuhi hukuman di Amerika Serikat.
Selain itu, publik juga mengaitkan kasus ini dengan penangkapan Emilio Aguinaldo, Presiden pertama Filipina, yang ditangkap pasukan AS pada 1901 saat memimpin perlawanan terhadap pendudukan Amerika—peristiwa yang menandai berakhirnya Republik Filipina pertama.Baca Juga: Walhi : Kejahatan Korporasi Sawit Picu Krisis Ekologi dan Konflik Agraria di Bengkulu