Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Sebuah rencana pembangunan kota modern di Gaza terungkap ke publik setelah dokumen prospektusnya bocor dan dilaporkan oleh media Amerika Serikat, Washington Post.
Bocoran tersebut muncul di tengah situasi Gaza yang masih dilanda serangan militer Israel. Dokumen setebal 38 halaman itu menyebutkan gagasan proyek bernama “Gaza Riviera” yang dikaitkan dengan mantan Presiden AS, Donald Trump.
Konsepnya serupa dengan proyek futuristik Neom di Arab Saudi, yakni pembangunan kota berteknologi tinggi. Namun, rencana itu memicu kontroversi lantaran seluruh penduduk Gaza—lebih dari 2 juta orang—direncanakan akan direlokasi paksa, sementara wilayahnya ditempatkan di bawah perwalian AS selama sedikitnya satu dekade.
Sebagai kompensasi, warga disebut akan menerima “token digital” sebagai pengganti tanah mereka. Token ini bisa digunakan untuk membiayai kehidupan di negara lain atau zona tertentu.
Proyek Rp1.642 Triliun Berlabel GREAT
Rencana ambisius tersebut diberi nama The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau disingkat “GREAT”. Proyek ini melibatkan pihak-pihak asal Israel bersama Gaza Humanitarian Foundation, dengan dukungan dari AS serta Israel, dan melibatkan konsultan global Boston Consulting Group.
Pendanaan tidak akan bersumber dari anggaran pemerintah AS, melainkan investor swasta, dengan target investasi mencapai 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.642 triliun. Gaza disebut akan disulap menjadi kota pelabuhan modern dengan delapan kota satelit yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, rencana pembangunan juga mencakup sebuah kawasan manufaktur bernama “Elon Musk” di bekas zona industri Erez yang dulu memanfaatkan tenaga kerja Palestina, namun kemudian dihancurkan militer Israel.
Meski demikian, belum ada kejelasan apakah proposal ini merupakan kebijakan resmi pemerintah AS. Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri menolak memberikan komentar atas laporan tersebut.
Kecaman Internasional
Gagasan “Gaza Riviera” langsung menuai kritik keras dari komunitas internasional. Direktur Eksekutif Trial International, Philip Grant, menyebut rencana tersebut sebagai “cetak biru deportasi massal yang dikemas sebagai pembangunan.”
Menurut Grant, pemindahan paksa penduduk, rekayasa demografi, hingga hukuman kolektif bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Hasilnya adalah contoh nyata kejahatan internasional dalam skala yang sulit dibayangkan,” tegas Grant, sembari memperingatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat, termasuk sektor swasta, berpotensi menghadapi tuntutan hukum di masa mendatang.