Relokasi dan Riviera Gaza: Wacana Kontroversial Netanyahu-Trump Tuai Kritik Dunia

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali melontarkan gagasan kontroversial terkait masa depan Jalur Gaza, yang menuai reaksi keras dari berbagai kalangan internasional.

Dalam jamuan makan malam yang berlangsung di Washington DC pada Rabu, 9 Juli 2025, kedua pemimpin membahas dua hal sensitif: rencana pemindahan penduduk Gaza ke negara lain dan pembangunan kawasan elite di wilayah tersebut.

Meski berlangsung dalam suasana santai, isi pembicaraan mereka menyinggung persoalan serius yang telah menjadi sumber konflik panjang di Timur Tengah. Netanyahu mengemukakan bahwa relokasi penduduk Gaza ke negara-negara tetangga dapat menjadi langkah strategis menuju perdamaian kawasan.

“Jika mereka ingin tetap tinggal, silakan. Tapi jika ingin pergi, mereka harus memiliki kebebasan untuk itu,” ucap Netanyahu dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Kamis 10 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa Gaza seharusnya tidak lagi menjadi “penjara terbuka”, melainkan wilayah dengan pilihan masa depan.

Lebih lanjut, Netanyahu menyebut bahwa langkah relokasi ini dimaksudkan untuk membuka harapan baru bagi warga Palestina, khususnya mereka yang masih terjebak dalam kekerasan dan ketidakpastian di Jalur Gaza. Ia juga mengungkapkan adanya pembicaraan intensif dengan Amerika Serikat untuk menggandeng sejumlah negara dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Kami terus berdialog erat dengan AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia berkontribusi. Banyak dari mereka selama ini menyuarakan keinginan memberi masa depan cerah bagi Palestina. Saya rasa kami hampir menemukan beberapa mitra,” ujar Netanyahu.

Namun, ia tidak merinci negara mana saja yang dimaksud. Padahal, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Gaza seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon sudah sejak lama menampung gelombang besar pengungsi Palestina akibat konflik yang berkepanjangan.

Wacana ini bukan hal baru. Pada awal tahun 2025, Donald Trump sudah sempat memaparkan visinya soal "mengubah wajah" Gaza. Ia membayangkan wilayah pesisir tersebut akan disulap menjadi kawasan elite yang ia sebut sebagai "Riviera of the Middle East". “Akan ada sesuatu yang luar biasa,” kata Trump penuh keyakinan, seperti dikutip dari AFP dalam laporan Februari lalu.

Meski dilontarkan dengan narasi optimistis, rencana Trump-Netanyahu tersebut justru memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat internasional, organisasi kemanusiaan, dan pegiat hak asasi manusia. Banyak yang mengecam ide relokasi paksa karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan justru berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan warga Palestina yang selama ini hidup dalam penderitaan.

Di tengah wacana kontroversial ini, delegasi Israel saat ini masih berada di Qatar untuk menjalani negosiasi lanjutan dengan pihak Hamas. Fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari, sebagai bagian dari skema pertukaran sandera dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang kembali memanas sejak pecahnya kekerasan besar pada 7 Oktober 2023. Namun, sejumlah pihak menilai perbedaan antara tuntutan Hamas dan posisi Israel masih terlalu jauh untuk dijembatani dalam waktu dekat.