Teddy Balas Kritik Dino Patti soal Kunjungan Prabowo: Diplomasi Harus Diukur dari Hasil, Bukan Frekuensi Terbang

Salah satu kritik yang dijawab Teddy berkaitan dengan biaya perjalanan luar negeri Presiden.

Menurutnya, seluruh biaya tambahan di luar anggaran resmi negara selama kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri ditanggung secara pribadi oleh kepala negara.

“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegas Teddy.

Ia juga membantah anggapan bahwa rombongan kunjungan luar negeri saat ini terlalu besar. Menurutnya, jumlah delegasi yang mendampingi Presiden justru telah dikurangi secara signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

“Kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Pak Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” ungkapnya.

Diplomasi Dinilai Penting di Tengah Ketidakpastian Global

Teddy menilai intensitas diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang saat ini penuh dinamika dan konflik.

Menurutnya, hubungan baik dengan para pemimpin dunia harus dibangun jauh sebelum terjadi situasi krisis.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik,” kata Teddy.

Ia menambahkan bahwa hubungan internasional yang terjalin dengan baik akan menjadi modal penting ketika Indonesia membutuhkan dukungan dari negara lain maupun saat memberikan bantuan kepada mitra internasional.

Klaim Hasil Nyata Diplomasi Prabowo

Menjawab tudingan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial, Teddy menegaskan bahwa berbagai lawatan tersebut telah menghasilkan manfaat yang dapat diukur secara nyata.

Menurutnya, sejumlah capaian diplomasi selama satu setengah tahun terakhir mencakup kerja sama ekonomi, investasi, ketahanan energi, hingga penguatan posisi Indonesia di berbagai forum internasional.

Teddy mencontohkan keterlibatan Indonesia dalam BRICS yang disebut turut mendukung stabilitas pasokan energi dan pangan di tengah gejolak global.

Selain itu, ia juga menyinggung keberhasilan Indonesia memperoleh akses tarif nol persen ke pasar Uni Eropa yang mulai terealisasi pada 2025.