Nepal Bergolak Lagi: Demonstrasi Gen Z Ungkap Luka Sejarah Monarki yang Belum Pulih

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Kerusuhan besar mengguncang Kathmandu, Nepal, pada 8 September 2025 setelah aksi demonstrasi yang dipelopori generasi muda berakhir ricuh. Bentrokan dengan aparat menelan sedikitnya 19 korban jiwa dan melukai ratusan lainnya.

Sehari setelah insiden itu, krisis politik meruncing di tingkat tertinggi. Perdana Menteri KP Sharma Oli menyatakan mundur, disusul Presiden Ram Chandra Poudel. Kejatuhan dua pemimpin sekaligus menandai puncak gejolak politik terbaru di negara Himalaya tersebut.

Para pengamat menilai kerusuhan kali ini bukanlah peristiwa terpisah, melainkan cermin luka lama yang belum sembuh sejak runtuhnya monarki hampir 20 tahun silam.

Tragedi Istana 2001
Catatan Britannica menunjukkan, guncangan besar terjadi pada Juni 2001 ketika Putra Mahkota Dipendra menewaskan Raja Birendra dan delapan anggota keluarga kerajaan. Peristiwa itu meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap monarki.

Kekuasaan lalu jatuh ke tangan Raja Gyanendra. Namun di tengah konflik dengan kelompok Maois yang sudah berlangsung sejak 1996, langkahnya justru memperparah situasi. Pada 2005, ia mengambil alih kendali penuh dengan menyingkirkan perdana menteri dan kabinet, memicu aksi protes berhari-hari.

Tekanan massa pada 2006 memaksa Gyanendra mengembalikan parlemen. Setahun kemudian, dengan mediasi PBB, tercapai kesepakatan damai antara pemerintah dan Maois yang membuka jalan bagi lahirnya republik.

2008: Nepal Menjadi Republik
Al Jazeera mencatat, pada 2008 Nepal resmi meninggalkan monarki setelah berkuasa lebih dari dua setengah abad, berganti menjadi republik demokratis. Namun transisi itu tidak otomatis membawa stabilitas. Krisis politik silih berganti, diperparah oleh gempa 2015, keterpurukan ekonomi, hingga pandemi Covid-19.

Banyak warga kemudian merindukan monarki yang dulu dianggap sebagai perekat bangsa.

2025: Generasi Z Menuntut Perubahan
Kekecewaan mendalam akhirnya memuncak dalam aksi September 2025. Generasi muda yang lahir setelah era monarki menilai demokrasi gagal memberikan harapan.

Menurut laporan Al Jazeera, para demonstran menuding pemerintah tidak mampu mengatasi pengangguran, inflasi, dan korupsi. “Elit politik dianggap sibuk berebut kekuasaan, sementara rakyat menanggung beban krisis,” tulis media itu.

Kerusuhan ini membangkitkan kembali ingatan pada protes 2006 yang mengakhiri monarki. Bedanya, kali ini para korban adalah generasi baru yang hanya mengenal Nepal sebagai republik.

Dari tragedi istana 2001 hingga kerusuhan Gen Z 2025, Nepal tampak masih berjuang menutup luka sejarah. Jalan menuju stabilitas politik tetap penuh rintangan, sementara rakyat menagih jawaban dari sistem yang dinilai goyah.