ICW Kritik Pemerintah, Proyek Whoosh Tunjukkan Lemahnya Perencanaan dan Kajian Utang

Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti lemahnya perencanaan pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang kini tengah disorot karena pembengkakan utang hingga Rp116 triliun kepada China.

Aktivis dan peneliti ICW, Almas Sjafrina, dalam podcast bersama Bambang Widjojanto, menyebut bahwa persoalan utang Whoosh seharusnya sudah diantisipasi sejak tahap awal, bukan baru dibicarakan setelah proyek berjalan.

“Yang aneh, sekarang justru ramai membahas bagaimana cara membayar utangnya. Padahal, hal itu mestinya sudah direncanakan sebelum proyek dimulai,” ujar Almas. Ia menilai, kasus ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam tahap perencanaan dan persiapan proyek.

Menurut Almas, lemahnya perencanaan membuat proyeksi pendapatan Whoosh meleset jauh dari ekspektasi. “Harusnya ada kajian mendalam soal kebutuhan, target pengguna, hingga proyeksi finansial. Kalau perencanaannya matang, 50 persen pekerjaan sebenarnya sudah selesai,” tambahnya.

ICW pun mendesak pemerintah agar membuka hasil kajian proyek Whoosh kepada publik. Almas menilai, keterbukaan penting agar masyarakat mengetahui dasar perhitungan dan manfaat proyek dibandingkan moda transportasi lain seperti kereta reguler atau kendaraan pribadi.

Meski mengakui Whoosh membawa manfaat berupa efisiensi waktu tempuh, Almas menegaskan bahwa setiap kebijakan dengan dampak jangka panjang dan beban utang besar harus disertai perencanaan yang rigid dan transparan.

Sebagai informasi, proyek KCJB awalnya ditaksir senilai 5,5 miliar dolar AS saat ditawarkan oleh China, namun membengkak menjadi 7,27 miliar dolar AS akibat cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari China Development Bank, sementara 25 persen sisanya merupakan modal gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Saat ini, pemerintah tengah bernegosiasi untuk restrukturisasi utang, dengan rencana memperpanjang masa pembayaran dari 40 tahun menjadi 60 tahun.