KPK Hitung Sementara Kerugian Bansos Rp200 Miliar, Rudy Tanoesoedibjo Dicegah ke Luar Negeri

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perkembangan terbaru penyidikan kasus dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut potensi kerugian negara akibat praktik rasuah tersebut diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Namun, angka itu masih bersifat sementara.

“Dari hasil penghitungan awal penyidik, dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp200 miliar,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, tim penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan besaran kerugian negara secara akurat. Hingga kini, metode perhitungan yang dipakai dalam proses audit belum diungkapkan secara rinci.

Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak 13 Agustus 2025. Meski sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih menutup rapat identitas mereka.

Salah satu nama yang terseret dalam pusaran kasus adalah pengusaha Rudy Tanoesoedibjo, kakak dari taipan Hary Tanoesoedibjo. Rudy bersama tiga orang lain telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Pencegahan ini dilakukan agar pihak terkait tidak melarikan diri dan tetap kooperatif dalam proses penyidikan,” jelas Budi.

KPK menegaskan, perkara pengangkutan bansos kali ini merupakan lanjutan dari serangkaian kasus korupsi bansos sebelumnya di Kemensos.

Skandal serupa pernah mencuat pada 2020, ketika mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis bersalah terkait suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek.

Tak berhenti di situ, pada 15 Maret 2023 KPK juga membuka penyidikan baru atas dugaan korupsi penyaluran bansos beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020–2021. Kemudian, pada 26 Juni 2024, KPK kembali mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19 di Jabodetabek pada 2020.