Kelima, Wajibkan dengar pendapat publik sebelum penaikan di atas ambang tertentu.
Keenam, Kompensasi dampak PPN 12% untuk kelompok rentan melalui top-up bantuan sosial dan pengurangan beban biaya administrasi layanan dasar (transportasi publik, kesehatan preventif). Kebijakan fiskal keras harus diimbangi bantalan sosial yang nyata.Baca Juga: Ketua LMA Puncak Jaya Imbau Masyarakat Tetap Kondusif dan Tidak Terprovokasi Isu Eksternal
Ketujuh, Konsistensi simbolik dari eksekutif dan legislatif: potong belanja seremonial, perjalanan dinas, dan fasilitas—bukan sekadar di kertas, tapi terlihat dan terukur. Austerity harus dimulai dari mereka yang memutuskannya.
Negara boleh membutuhkan ruang fiskal; itu fakta. Pajak bisa naik, efisiensi perlu—publik dewasa memahami itu. Yang tidak bisa dinegosiasikan adalah keadilan beban dan keteladanan elite. Selama tunjangan DPR bisa tumbuh ketika pajak rakyat naik dan PBB membumbung, pesan efisiensi akan terdengar seperti satir: “Hematlah, kecuali Anda pembuat aturannya.”Baca Juga: Tim Ekspedisi Patriot Lakukan Riset dan Pementaan Potensi Wilayah Transmigrasi di Bengkulu
Saatnya pemerintah dan DPR mengakhiri paradoks ini. Jika tidak, protes yang kini tampak “sporadis” akan menjelma menjadi mistrust sistemik — biaya politiknya jauh lebih mahal daripada menunda satu-dua tunjangan. Nyawa Affan Kurniawan, driver ojol yang melayang dilindas rantis Brimob, dalam aksi demo buruh 28 Agustus malam akan menjadi bahan bakar yang ampuh untuk menggilas elite politik dan kekuasaan tamak di negeri ini. *Baca Juga: Kericuhan Demo 25 Agustus, Komdigi Panggil TikTok dan Meta soal Konten Provokatif
BUNG STH BICARA adalah kolom opini tentang isu hangat dan aktual yang ditulis oleh Stefy Thenu, jurnalis senior Suara Pembaruan, aktivis sejumlah organisasi, anggota PWI Jateng dan bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers.