Salah satu perhatian Firman adalah regulasi dan tata niaga pertanian, khususnya kebijakan impor pangan. Menurutnya, impor memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu, tetapi jangan sampai justru menekan harga hasil panen petani dalam negeri.
“Impor memang bisa menjadi instrumen kebijakan dalam kondisi tertentu, tetapi jangan sampai impor menjadi jalan pintas ketika produksi dalam negeri sebenarnya masih bisa diperkuat. Jangan sampai ketika petani sedang panen, justru produk impor masuk dan menekan harga di tingkat petani,” tegasnya.
Ia menilai regulasi harus bersifat dinamis dan terbuka untuk dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan bagi petani.
“Regulasi itu bukan kitab suci yang tidak boleh dievaluasi. Kalau dalam pelaksanaannya ditemukan ketentuan yang justru melemahkan petani, maka kewajiban pemerintah dan DPR adalah melakukan koreksi,” katanya.
Selain perlindungan regulasi, Firman mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing petani melalui penguatan teknologi, kualitas produksi, pembiayaan serta akses pasar. Dengan demikian, petani tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu meningkatkan skala usahanya.
Petani Harus Jadi Subjek Kebijakan
Firman juga mendorong pemerintah melibatkan petani secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, pengalaman dan persoalan yang dihadapi petani di lapangan menjadi masukan penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif.
“Petani harus kita ajak bicara ketika kebijakan pertanian dibuat. Jangan sampai kebijakan dirumuskan di belakang meja, sementara petani yang menjalankannya tidak pernah ditanya,” ujarnya.
Ia menilai gerakan Petani Nahdliyyin dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi berbagai elemen petani sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam membangun kedaulatan pangan.
“Kalau petani kuat, produksi pangan kuat. Kalau produksi pangan kuat, negara juga semakin kuat. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan petani sesungguhnya bukan hanya memperjuangkan satu kelompok profesi, tetapi memperjuangkan masa depan bangsa,” kata Firman.
Menurutnya, pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan nasional. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri akan menjadi kerentanan apabila produksi domestik dan kesejahteraan petani tidak diperkuat.
“Pangan adalah soal kedaulatan. Kita tidak boleh membangun ketahanan pangan dengan mengorbankan petani. Sebaliknya, petani harus menjadi aktor utama yang kita kuatkan agar Indonesia benar-benar memiliki kedaulatan pangan,” pungkasnya.
Firman berharap pemerintah segera membuka dialog lanjutan dengan perwakilan Petani Nahdliyyin dan organisasi petani lainnya untuk membahas tujuh tuntutan tersebut secara lebih teknis.
Ia menilai dialog diperlukan agar Manifesto Petani Nahdliyyin tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk memperkuat perlindungan petani, membenahi tata kelola pertanian dari hulu hingga hilir, serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai fondasi kedaulatan pangan Indonesia.