Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Kabar mengenai sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang disebut tidak berfungsi saat aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026), ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mengaku tidak dapat mengakses tayangan CCTV dari lokasi tersebut melalui platform publik yang biasa digunakan.
Keluhan tersebut bermunculan di platform Threads. Salah satunya diunggah akun @corneliusvito yang menyebut sejumlah CCTV di Jakarta Pusat tidak dapat diakses, sementara kamera di wilayah lain masih terlihat aktif. Unggahan serupa juga disampaikan akun @mgdlniaa yang mengklaim gangguan akses terjadi di berbagai titik di Jakarta Pusat.
Menanggapi informasi yang beredar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh sistem CCTV yang berada di bawah pengelolaannya tetap beroperasi normal selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa kamera pengawas milik Pemprov terus digunakan untuk mendukung pemantauan keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta koordinasi dengan aparat kepolisian.
Menurutnya, kendala yang dialami masyarakat saat mengakses tayangan CCTV bukan berasal dari sistem resmi milik Pemprov DKI Jakarta. Ia menjelaskan bahwa beberapa tayangan CCTV yang beredar di internet ditampilkan melalui platform digital yang dikelola pihak ketiga.
Marulina mengatakan, gangguan akses pada platform tersebut berada di luar kewenangan dan pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, masalah yang terjadi tidak memengaruhi fungsi CCTV yang digunakan untuk pemantauan lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat CCTV resmi tetap merekam dan mengawasi kondisi di berbagai wilayah ibu kota, termasuk di sekitar lokasi demonstrasi yang menjadi sorotan publik.
Pernyataan senada disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Yustinus Prastowo. Melalui akun media sosialnya, ia menyebut sistem CCTV milik Pemprov tetap aktif dan dapat dipantau secara real time.
Menurutnya, yang kemungkinan mengalami gangguan adalah akses publik melalui situs atau layanan daring yang disediakan oleh pihak swasta. Karena layanan tersebut bukan bagian dari sistem resmi Pemprov, maka kendala yang muncul berada di luar tanggung jawab pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa CCTV di lapangan tidak berfungsi hanya berdasarkan gangguan akses pada platform tertentu. Pemerintah memastikan sistem pemantauan wilayah tetap berjalan sebagaimana mestinya dan terus mendukung pengawasan situasi di ibu kota.