Semarang, SUARA PEMBARUAN – Pemerintah Kota Semarang kembali menegaskan keseriusannya dalam menyediakan akses pendidikan bagi warga kurang mampu melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
Wali Kota Semarang, Agustina, menyatakan bahwa lokasi proyek tetap berada di Rowosari dan saat ini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat agar proses pembangunan dapat segera dimulai.
“Lokasi tetap di Rowosari. Pemerintah pusat mendorong agar pembangunan fisik sekolah bisa terealisasi tahun ini karena sistem dan pendaftarannya sudah lama disiapkan. Prioritas saat ini adalah menyelesaikan bangunannya terlebih dahulu,” ujar Agustina.
Ia menambahkan bahwa Pemkot masih menantikan surat resmi yang menjelaskan langkah teknis lanjutan, termasuk peran daerah dalam penyediaan tenaga pengajar. "Kami belum tahu apakah nanti akan ada rekrutmen lokal atau dukungan dari pusat dalam hal guru," jelasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Semarang menyediakan pendidikan gratis dan terpadu untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang belum bisa masuk ke sekolah formal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data calon siswa dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Proses ini dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melibatkan koordinasi lintas instansi seperti Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan.
Lokasi Sekolah Rakyat berada di atas lahan pertanian yang kini masih dalam proses legalisasi dengan Kementerian Pertanian. Sekolah ini akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas awal enam rombongan belajar untuk SD, serta masing-masing tiga untuk SMP dan SMA.
Untuk tahap awal, kegiatan belajar akan dilangsungkan di gedung sementara milik Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang, dengan kuota 50 siswa untuk jenjang SD dan 50 siswa untuk SMA. Pendaftaran belum dibuka karena proses verifikasi masih berlangsung, dan hasilnya harus dilaporkan ke Kementerian Sosial paling lambat 18 Juli 2025.
Sekolah ini mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama. Artinya, siswa akan tinggal di asrama dan menjalani sistem pendidikan yang terpadu penuh. Orang tua siswa diwajibkan menandatangani surat kesanggupan karena sistem ini membutuhkan komitmen jangka panjang.
Konsep ini dinilai memberi kesempatan luas bagi anak-anak dari berbagai wilayah Kota Semarang, termasuk daerah terpencil.
Terkait dengan tenaga pengajar, rekrutmen masih dalam pembahasan, dan kemungkinan akan disesuaikan dengan kuota serta kebutuhan dari masing-masing daerah.
Bambang juga menepis kekhawatiran bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan mengganggu sekolah dasar reguler yang kekurangan murid. Ia menegaskan bahwa keduanya memiliki sistem dan segmentasi yang berbeda.
“Sekolah Rakyat ini berasrama dan menyasar siswa kurang mampu, sementara sekolah reguler bersifat umum dengan sistem pulang-pergi. Jadi tidak akan saling bersinggungan,” tutup Bambang.