Pada 22 Oktober 2024 lalu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pernah mengungkap keinginannya untuk menambah anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.Baca Juga: Timnas Indonesia Melaju ke Babak Final AFF Women’s 2024, Yuk Kenali 4 Pemain Abroad Garuda Pertiwi
Natalius Pigai menilai anggaran Rp64 miliar untuk Kementeriannya saat ini tidak cukup untuk mewujudkan visi Prabowo di bidang HAM.
"Tim transisi rombak itu anggaran dari hanya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Tidak bisa, tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," tegas Menteri HAM di Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.Baca Juga: Pilkada Serentak Di Jatim Kondusif, Diapresiasi Komisi II DPR RI
Pria kelahiran Papua itu menyebut Prabowo memiliki alasan khusus untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.
Oleh sebab itu, rencana besar yang dimiliki oleh sang Presiden perlu didukung dengan anggaran yang tidak sedikit.Baca Juga: Andika-Hendi Kalah di Pilkada 2024 Versi Quick Count, PDIP Sebut Jateng Masih Jadi Kandang Banteng
"Kenapa Presiden (Prabowo) mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin," tegas Natalius Pigai.
Menko Pemberdayaan Masyarakat
Pada 7 November 2024, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin berharap mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025 dapat mencapai Rp100 triliun.Baca Juga: Dirut PT Semen Gresik Bersama Petani SGSP Gelar Panen Raya Buah Kelengkeng dan Durian di Kebun Hortikultura Pabrik Rembang
Cak Imin menuturkan, tambahan anggaran untuk Bansos 2025 itu dapat berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN.
Menko PM berharap upaya penutupan kebocoran APBN itu sukses sehingga dapat menambah anggaran untuk Bansos pada tahun 2025 mendatang.Baca Juga: Kabid Propam Polda Jateng: Penembakan Gamma Tidak Terkait Pembubaran Tawuran
"Kita berharap ini sukses (efisien) paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ditambahkan bantuan sosial, semoga bisa sampai Rp100 triliun," ujar Cak Imin kepada wartawan di Bogor, pada Kamis, 7 November 2024 lalu.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pada 15 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun.Baca Juga: Kunjungi Tambak Ikan Nila Salin di Karawang, Prabowo Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis
Secara khusus, Ara meminta anggaran itu kepada Menkeu Sri Mulyani agar dapat digunakan kementeriannya dalam membangun program 3 juta rumah per tahun.
Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan inisiasi langsung dari Prabowo, dengan kebutuhan anggaran pembangunan yang mencapai Rp53,6 triliun.Baca Juga: Hubner, Ivar dan Struick Absen, Media Vietnam Sebut Kabar Buruk dan Timnya Berpeluang Lolos Final