Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Wakil Ketua Komisi XI Hanif Dhakiri menekankan kepada Badan Pembangunan Nasional/Bappenas agar melakukan evaluasi dan pengembangan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI di Gedung DPR RI, Senayan 12 November 2024 lalu.
Menurutnya, Bappenas harus mempertimbangan bahwa pembangunan nasional harus mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau kita merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan periode sebelumnya, ini yang menjadi titik penting bahwa Bappenas harus mampu mengevaluasi dan mengembangkan rencana pembangunan nasional agar secara khusus, rencana-rencana tersebut dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi." Jelasnya.
Hanif juga menekankan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas mempunyai tantangan baru dalam mengatur arah kebijakan pembangunan nasional.
"Kalau kita lihat, Bappenas ini punya tantangan baru, yaitu nomenklatur Kementerian/Lembaga yang semakin banyak, tentu harus ada penyesuaian dan singkronisasi. Apalagi nanti juga harus melakukan singkronisasi dengan daerah." Tandasnya. (*)