Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Publik di Tanah Air sedang hangat memperbincangkan wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyiapkan skema pembagian makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa berbasis kantin sekolah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang menilai pendekatan baru tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program. Wacana ini kini menyita perhatian publik setelah adanya pergantian pucuk pimpinan BGN, yang sebelumnya di bawah kendali pendahulu Nanik, yaitu Dadan Hindayana.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN,” kata Nanik dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026. Terkait strategi barunya, Nanik menuturkan bahwa pihaknya tidak ingin terus-menerus membangun dapur baru dalam upaya distribusi MBG. “Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya,” tegasnya. “Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik. Berkaca dari hal itu, sebenarnya pernah ramai usulan terkait MBG berbasis kantin sekolah di tengah ingar-bingar kasus keracunan MBG yang terjadi pada tahun 2025 lalu.
Pembagian MBG fokus diurus sekolah. Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, pernah menilai pelibatan kantin sekolah dalam program MBG untuk siswa telah diterapkan berbagai negara, seperti China dan Jepang. Berbeda dengan dapur MBG, Said mengusulkan agar kantin sekolah cukup fokus mendistribusikan MBG untuk para siswa sekolah. “Bebannya terlalu berat kalau 3.000, disesuaikan saja 1.000,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada September 2025 lalu. “Atau, pemerintah dalam hal ini mengambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” sambungnya. Hal tersebut dinilai akan membuat kualitas makanan lebih terjaga di tengah bayang-bayang kasus menu MBG yang tidak segar. “Cakupannya (dapur) hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa,” beber Said.
Wacana ini dinilai tidak menghilangkan peran SPPG. Hal senada juga sempat diutarakan oleh Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. Hetifah menilai, kantin sekolah dapat dilibatkan dalam pembagian MBG tanpa serta-merta menghilangkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Justru saya merasa sepertinya harus seperti itu (gunakan kantin sebagai dapur untuk salurkan MBG),” kata Hetifah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada September 2025. Menurut Hetifah, hal itu bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari SPPG atau dapur MBG sehingga tidak rumit dalam mendistribusikan makanan. Kendati demikian, Ketua Komisi X DPR itu mengingatkan, sekolah juga harus memenuhi beberapa syarat sebelum akhirnya melaksanakan penyaluran MBG lewat kantin sekolah. “Jadi itu ada beberapa sekolah yang punya praktik baik. Nah kita lihat, gitu kok bisa dia bagus, nah jadi persyaratannya,” jelas Hetifah.
Wacana MBG berbasis kantin sekolah ini juga disebut-sebut mirip dengan program school meal di Jepang. Dalam kesempatan berbeda, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, pernah menuturkan bahwa school meal di Jepang dikelola secara menyeluruh oleh sistem pendidikan. “Program school meal di Jepang diposisikan sebagai bagian integral dari pendidikan, sekaligus mencakup pengelolaan dan operasional yang komprehensif,” kata Takeda dalam Seminar Shokuiku pada Februari 2026 lalu. “(Hal itu) mulai dari penyusunan menu, manajemen kebersihan, distribusi, hingga pengembangan kapasitas,” sambungnya. Takeda menuturkan, program Jepang tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam apabila ikut diterapkan di Indonesia. “Program school meal bukanlah model yang seragam untuk diterapkan secara langsung,” terangnya. “Melainkan inisiatif yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks masing-masing negara dan wilayah,” tukas Takeda.