Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Gagasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN mendapat perhatian dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global, namun tetap menyimpan sejumlah risiko bila tidak dijalankan secara profesional dan terbuka.
Menurut Firman, konsep yang tengah diwacanakan pemerintah itu mengatur agar ekspor komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, sawit hingga batu bara dilakukan melalui satu kanal atau aggregator BUMN. Dengan skema tersebut, negara dinilai dapat memiliki kendali lebih besar terhadap harga, volume ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi industri di dalam negeri.
“Jika seluruh ekspor dikonsolidasikan melalui satu pintu, posisi tawar Indonesia terhadap pembeli internasional akan jauh lebih kuat. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penjual bahan mentah yang mengikuti harga pasar global,” ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5/2026).
Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil meningkatkan daya saing komoditasnya lewat pengelolaan ekspor oleh negara, salah satunya Chile melalui perusahaan tambang nasional CODELCO.
Firman menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi pendorong percepatan hilirisasi. Ketika ekspor bahan mentah dibatasi atau dikendalikan, perusahaan disebut akan terdorong membangun fasilitas smelter dan refinery di Indonesia guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.
Tak hanya itu, sistem satu pintu juga dinilai mampu meningkatkan transparansi penerimaan negara. Pengawasan terhadap royalti, pajak ekspor hingga praktik under invoicing disebut akan lebih mudah dilakukan melalui sistem terintegrasi dan pemantauan secara real time.
“Potensi peningkatan penerimaan pajak dan PNBP cukup besar karena seluruh transaksi tercatat dan dapat diawasi secara langsung,” katanya.
Ia juga melihat kebijakan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan bagi industri dalam negeri. Dengan kontrol negara yang lebih kuat, distribusi komoditas strategis dinilai bisa lebih diprioritaskan untuk kebutuhan domestik sebelum dikirim ke pasar ekspor.
Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang mengintai. Salah satunya ialah potensi birokrasi berbelit dan inefisiensi di tubuh BUMN.
Menurutnya, apabila pengelolaan tidak responsif terhadap dinamika pasar, BUMN justru berisiko menjadi “makelar negara” yang lambat dan merugikan produsen kecil.
Firman juga menyoroti kemungkinan melemahnya persaingan usaha. Perusahaan swasta yang selama ini telah memiliki jaringan ekspor dan kontrak langsung dengan pembeli luar negeri berpotensi kehilangan akses pasar.