Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN – Pakar ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan larangan impor terhadap 12 komoditas strategis, termasuk beras, gula konsumsi, dan jagung, hanya akan efektif jika diiringi dengan peningkatan produktivitas serta kebijakan pendukung yang menyeluruh. Peringatan ini disampaikan menyusul keputusan pemerintah yang resmi memberlakukan larangan impor mulai tahun ini guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produksi dalam negeri.
Dyah Titis Kusuma Wardani, Ph.D., pakar Ekonomi Islam dan Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menegaskan bahwa tanpa penguatan dari hulu ke hilir, larangan impor berisiko berubah menjadi proteksi permanen. “Dampaknya bisa menurunkan daya saing, memicu rente, dan membuat harga pangan domestik semakin mahal. Pada akhirnya, kelompok berpenghasilan rendah yang paling menanggung beban,” ujarnya di kampus UMY, Kamis (22/1).
Keberhasilan kebijakan ini, menurut Dyah, sangat bergantung pada kecukupan pasokan dalam negeri dan kelancaran distribusi antardaerah. Ia mengingatkan bahwa jika pasokan belum memadai, mekanisme pasar akan menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga. Dalam jangka pendek, kebijakan berpotensi memicu inflasi apabila masa transisi tidak dikelola dengan baik.
Untuk jangka panjang, penurunan ketergantungan impor baru dapat tercapai jika pemerintah serius berinvestasi pada peningkatan produktivitas. Beberapa prasyarat mutlak yang disebutkan antara lain perbaikan kualitas benih, sistem irigasi, penguatan pascapanen, pengembangan rantai dingin, penerapan standor mutu, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani.
Dyah juga menekankan perlunya sejumlah langkah pendukung, seperti basis data neraca komoditas yang kredibel dan real-time, penyediaan cadangan penyangga, penguatan logistik nasional, pengawasan ketat di pelabuhan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Tanpa langkah-langkah tersebut, larangan impor justru berpotensi menimbulkan gejolak harga dan ketidakpastian pasar.
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa kebijakan ini seharusnya diarahkan sebagai program peningkatan daya saing nasional, bukan sekadar menutup keran impor. Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja terukur, seperti peningkatan produktivitas, stabilitas harga ritel, dan penurunan disparitas harga antarwilayah. Selain itu, harus ada mekanisme pengaman yang transparan untuk mengantisipasi kegagalan panen, serta pengelolaan melalui diplomasi dagang agar tidak memicu gesekan internasional.