Program Layanan Pembiayaan Perumahan Berkelanjutan (LPPB) dinilai sangat membantu masyarakat. Harga rumah yang terjangkau dan cicilan yang lebih ringan dari biaya sewa membuat kepemilikan rumah semakin inklusif.
Target program perumahan juga meningkat signifikan. Program FLPP yang sebelumnya mencakup 200 ribu unit kini ditingkatkan menjadi 350 ribu unit. Sementara program renovasi rumah melonjak dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit tahun depan. “Target ini realistis karena didukung oleh berbagai skema: pembangunan komunitas, pengembang swasta, CSR, dan swadaya masyarakat,” jelas Qodari.
Ia menambahkan bahwa partisipasi dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai target 3 juta rumah. “Kita harus mulai menghitung kontribusi semua pihak, termasuk rumah yang dibangun secara swadaya dengan dukungan dari PKP,” katanya.
Qodari juga menyebut pembangunan rusun Kejaksaan sebagai bentuk dukungan terhadap institusi penegak hukum. “Kalau mau semangatnya, boleh saja disebut apartemen kejaksaan. Yang penting fasilitasnya layak dan mendukung kinerja,” ujarnya sambil tersenyum.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Kejaksaan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari kasus perdagangan CPO hanya dalam waktu enam bulan. “Prestasi ini luar biasa dan menunjukkan bahwa dukungan terhadap institusi seperti Kejaksaan harus terus diperkuat,” tutupnya.