Menteri PKP Maruarar Sirait Apresiasi Proyek Rusun ASN Kejati DIY

Yogyakarta, SUARA PEMBARUAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi atas hasil pembangunan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi DIY. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung lokasi proyek di Jomblangan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Jumat (7/11/2025) sore. Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Kepala Kejati DIY I Gde Ngurah Sriada. Ia menyebut bahwa proyek yang terdiri dari 44 unit hunian itu telah menunjukkan kualitas yang baik. “Saya cek langsung bersama Pak Kajati. Beliau memberi nilai 8 dari 10, dan saya pun menilai hasilnya sangat memuaskan,” ujarnya.

Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan proyek negara sangat bergantung pada integritas dan pengawasan yang ketat. “APBN adalah milik rakyat. Maka tanggung jawab kontraktor dan pengawasan pelaksanaan harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Proyek rumah susun ini dibangun oleh PT Cipta Adhi Guna dengan anggaran Rp24,28 miliar dalam skema tahun jamak 2024–2025. Bangunan empat lantai bertipe Arthaloka ini berdiri di atas lahan seluas 3.569 m² milik Kejaksaan RI, dengan total luas bangunan mencapai 4.114,87 m² dan kapasitas hunian hingga 172 orang. Progres fisik telah mencapai 100 persen.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Sekjen Didyk Choirul, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko Azis Andriyansyah, serta Kepala Balai BP3KP Jawa III Aldino Heru Priawan.

Menteri PKP juga memuji kepemimpinan proyek yang dinilai solid dan profesional. “Kepala proyeknya anak muda yang hebat, dan kontraktornya bekerja dengan baik. Saya lihat langsung, hasilnya memang memuaskan,” katanya.

Selain menyoroti aspek teknis, Maruarar juga mengapresiasi peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan. “Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum sangat kuat. Jaksa Agung dan jajarannya menunjukkan kinerja luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan fasilitas Kejati DIY saat ini telah terpenuhi sekitar 80–90 persen, untuk mendukung 356 personel yang bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memaparkan arah kebijakan strategis pemerintah dalam sektor perumahan rakyat. Ia menyoroti pentingnya rumah subsidi sebagai solusi bagi jutaan warga yang belum memiliki hunian. “Saat ini ada sekitar 10 juta rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Presiden Prabowo menaikkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah subsidi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Satu unit rumah melibatkan 4–5 tenaga kerja. Belum termasuk efek ekonomi dari warung, toko bangunan, hingga industri bahan bangunan,” katanya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami lonjakan signifikan. Dari 45 ribu unit tahun ini, ditargetkan menjadi 400 ribu unit pada tahun depan. Dari total anggaran kementerian sebesar Rp10,5 triliun, Rp8,1 triliun dialokasikan khusus untuk renovasi rumah tidak layak huni. “Ini bukti nyata bahwa anggaran negara berpihak pada rakyat kecil,” tegas Maruarar.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan perumahan nasional masih besar. “Ada 9,9 juta keluarga belum punya rumah, dan 26,9 juta tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kalau hanya mengandalkan APBN, masalah ini bisa butuh waktu puluhan tahun untuk diselesaikan,” ujarnya.

Di hadapan jajaran Kejaksaan, Maruarar menyampaikan penghargaan atas kontribusi institusi tersebut dalam penegakan hukum. “Saya percaya Kejaksaan adalah institusi hukum yang sangat kredibel. Dari kasus minyak goreng, tambang, hingga Pertamina, saya lihat prestasinya luar biasa,” katanya.

Ia berharap lembaga seperti Kejaksaan terus mendapat dukungan nyata, termasuk dalam penyediaan fasilitas perumahan yang layak. “Kalau negara ini ingin membuat prioritas yang tepat, maka lembaga yang memberi dampak besar bagi rakyat harus didukung penuh,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian PKP. Ia menyebut bahwa setiap kunjungan lapangan bersama Menteri Maruarar selalu diwarnai dengan aksi nyata—mulai dari pembagian rumah, renovasi hunian, hingga menyaksikan langsung kebahagiaan warga penerima manfaat.

“Salah satu momen paling berkesan adalah ketika kami mengunjungi rumah seorang ibu yang membuka warung kecil. Di sebelahnya, seorang pekerja klinik servis juga bisa punya rumah berkat program LPPB yang digagas Pak Ara dan tim PKP,” ujarnya.