Surabaya, SUARA PEMBARUAN - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan kesiapan Pemprov Jatim untuk mengaktifkan kembali Pos Komando Linmas dan Sistem Keamanan Lingkungan sebagai langkah memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Wagub Emil saat monitoring situasi kamtibmas bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Ketua DPRD Jatim H.M. Musyafak Rouf, para bupati/wali kota se-Jatim, jajaran perangkat daerah, serta turut diikuti secara daring untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga kondusif.
“Ini merupakan timing yang pas untuk melakukan pembahasan ini. Monitoring ini adalah upaya identifikasi sekaligus memastikan supaya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa tetap kondusif,” kata Emil.
Ia, menegaskan, Pemprov Jatim bersama Bupati/ Walikota dari 38 Kabupaten/ Kota di Jatim menanggapi secara serius terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.
“Siskamling bukan sesuatu yang baru, bukan nambahi kerjaan juga kepada institusi di tingkat terdepan yaitu Kelurahan RT, RW. Kenyataannya ada 145.020 Pos Kamling yang siap diaktifkan,” imbuhnya.
Emil menambahkan, siskamling ini perlu ada peremajaan, Gen Z perlu diajak terlibat didalam Siskamling. Menurutnya, banyak cara menarik untuk mengajak anak muda tertarik untuk Siskamling.
“Selain itu ada juga 8.496 Posko Linmas. Ini jumlah sesuai dengan jumlah desa di Jatim 8.500. Tapi jumlah Pos Kamlingnya 145.020 ini belum sesuai total jumlah RT. Mungkin ini bisa didorong meremajakan anggota warga yang bersiskamling,” katanya.
Emil juga menyebut, berdasarkan data, dampak aksi Jatim mulai dari pembakaran, perusakan hingga penjarahan tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota di Jatim diantaranya Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi mengungkapkan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya yang dilakukan pasca aksi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Teguh melanjutkan, monitoring ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya daerah yang terjadi berbagai aksi unjuk rasa. Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi, ada yang sifatnya kondusif dan anarkis.
“Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh kemarin relatif kondusif, namun di Jawa baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim cukup banyak unjuk rasa yang sifatnya anarkis,” lanjutnya.