Semarang, SUARA PEMBARUAN – Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat memperkuat tata kelola pemerintahan usai mencuatnya kasus korupsi yang menjerat mantan wali kota. Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki sistem birokrasi, Wali Kota Semarang, Agustina, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra dalam proses reformasi internal dan pencegahan korupsi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen tegas untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Agustina menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin hanya berhenti pada penindakan hukum, tetapi juga mendorong perubahan menyeluruh dalam budaya birokrasi.
“Kami memahami bahwa kasus sebelumnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota. Karena itu, kami segera bertindak melakukan pembenahan struktural dan sistemik,” ujar Agustina usai menghadiri Rakor bersama KPK di Balai Kota Semarang, Jumat (18/7).
Melalui kerja sama ini, KPK akan berperan sebagai pendamping strategis, membantu Pemkot Semarang menyusun langkah-langkah pencegahan korupsi, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta manajemen ASN. Kegiatan ini juga akan melibatkan Inspektorat Daerah, BPKP, dan Ombudsman sebagai pengawas tambahan.
Agustina menekankan bahwa pendampingan ini bukan bentuk campur tangan, melainkan bentuk kemitraan aktif dalam membangun pemerintahan yang profesional dan melayani. “Kami ingin Semarang menjadi kota yang tangguh dan bebas dari penyimpangan. KPK hadir bukan sebagai pengawas semata, tapi sebagai mitra untuk mendorong perbaikan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Semarang menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam memperkuat integritas, semangat pelayanan, dan loyalitas kepada masyarakat.
Dengan semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Agustina optimistis kualitas layanan publik di Kota Semarang akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat dapat pulih kembali.