Jakarta, suarapembaruan.news – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai kasus mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang ke Jerman melalui program Ferienjob menjadi pembelajaran bagi negara untuk membenahi tata kelola penyelanggaraan magang mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Baca Juga: Menteri PPPA dan Ketum PWI Pusat Jajaki Kerja Sama
“Ini jadi pembelajaran bagi negara. Satu sisi banyak anak–anak kita ingin ke luar negeri dan nggak punya duit sehingga tidak mikir risiko, diperburuk lagi dengan tata kelola,” kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi terkait permasalahan magang mahasiswa di luar negeri, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/3). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemnaker, Kemlu, dan Bareskrim Polri.
Menurut Moeldoko sebenarnya Ferienjob merupakan program magang yang bagus karena menjadi metode pembelajaran yang efektif bagi mahasiwa, yakni belajar sambil bekerja atau learning by working. Terlebih Ferienjob program resmi lembaga ketenagakerjaan Jerman untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja dan mendapat uang tambahan.
“Ini program resmi tapi infornya ke kampus tidak sesuai. Jadi ada disinformasi antara program magang Jerman dengan mahasiswa yang ada di sini,” terangnya.
Baca Juga: Penanganan Pascabanjir di Jateng: Normalisasi Sungai dan Pendataan Petani Terdampak Banjir
Pada kesempatan itu, Moeldoko menekankan perlunya pihak kepolisian lebih cermat dalam melakukan penyelidikan karena persoalan ini sudah menyangkut institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Panglima TNI 2013-2015 ini pun mewanti-wanti jangan sampai persoalan magang mahasiswa Indonesia di luar negeri menjadi komoditas politik dan memunculkan kegaduhan di ruang publik.
Baca Juga: Masjid Al Falah Kabupaten Lebong Terima Bantuan Dana Hibah Pemprov Bengkulu
“Untuk itulah KSP ikut hadir dan terlibat dalam persoalan ini agar tidak menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Apalagi sekarang tahun politik,” pungkas Moeldoko.*
Artikel Terkait
KSP Pimpin Penyusunan Protokol Pemulangan PMI Bermasalah
Kelola Sampah 30 Ton Per Hari Jadi Bahan Bakar Jumputan Padat, KSP : Kota Cilegon Bisa Jadi Percontohan Daerah Lain
Pemerintah Berencana Keluarkan Regulasi Baru Gim Nasional, KSP: Harus Dibuat dengan Hati-Hati
Puluhan Petugas Linmas Pemilu di Jatim Meninggal, KSP: Batasi Usia Petugas Linmas Pemilu!
KSP Kawal Tuntas Program Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Periode