Gubernur DIY Minta Daerah Boleh Terbitkan QR Code PeduliLindungi

Photo Author
Administrator, Suara Pembaruan
- Rabu, 29 September 2021 | 01:02 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (SPNew-Fuska Sani Evani)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (SPNew-Fuska Sani Evani)

SUARA PEMBARUAN, YOGYAKARTA –  Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan agar pemerintah daerah termasuk DIY diberi wewenang untuk menerbitkan QR Code aplikasi PeduliLindungi.

"Bagaimana QR Code itu tidak terlalu lama. Karena Kemenkes memang melayani seluruh Indonesia. Tapi bagaimana caranya agar permintaan yang banyak itu bisa dikirim. Juga bisa memberi sebagian wewenang pada gubernur atau gimana supaya bisa cepat," ucap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (29/9/2021).

Sultan mengusulkan hal tersebut karena proses di Kemenkes dianggap terlalu lama dalam menerbitkan QR Code yang diajukan pengusaha maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Sultan, ketentuan penggunaan apikasi PeduliLindungi, tidak dibarengi dengan persiapan fasilitas  QR Code.

Menurut Sultan, Pemda DIY sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat secara daring terkait masalah tersebut dan meminta agar pengajuan QR Code untuk 75 perusahaan ekspor di DIY dapat dipercepat. Sultan mengatakan QR Code untuk perusahaan sangat dibutuhkan, agar perusahaan segera bisa beroperasi penuh.

Lambatnya pengiriman QR Code kepada perusahaan ekspor tersebut akan berdampak pada produksi perusahaan ekspor di DIY.

"Karena ekspor Yogya ini lagi naik. Kita mengajukan 75 QR code, tapi dikirim secara bertahap mendapatkan. Saya takut kalau momentumnya lepas," kata Sultan.

Hal lain, Sri Sultan HB X juga mengusulkan perluasan pembukaan destinasi wisata. Saat ini baru tujuh (7) destinasi yang sudah diizinkan menggelar uji coba pembukaan.

Menurut Sultan, wisatawan luar daerah sudah banyak yang mengunjungi destinasi wisata yang belum mengantongi izin pelaksanaan uji coba pembukaan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena masih ditutup, maka tidak ada petugas yang berjaga.

"Sehingga kemarin kita usulkan karena resikonya terlalu besar. Saya minta lebih baik dibuka dalam pengawasan yang ketat," ucap Sultan.

Namun, Sultan menegaskan, tempat wisata buka, harus menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kita juga tidak bisa menutup jalan ke Yogya. Lebih baik ada petugas yang ikut ngontrol dari pada tidak sama sekali," jelas Sultan. (FSE)

 

 

Editor: Administrator

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Rekomendasi

Terkini

DMI Kerja Sama Dewan Imam Nasional Australia

Rabu, 15 Juli 2026 | 13:56 WIB
X