Tito Karnavian Buka-bukaan soal Selisih Rp18 Triliun Dana Pemda: Bukan Hilang, Tapi Beda Waktu Catat!

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan alasan di balik perbedaan data keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang dimiliki Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut data BI, pada Agustus–September 2025 dana Pemda di perbankan mencapai Rp233 triliun. Sementara catatan Kemendagri menunjukkan angka lebih rendah, yakni Rp215 triliun. Selisih Rp18 triliun itu, kata Tito, bukan berarti dana “mengendap” atau raib, melainkan akibat perbedaan waktu pencatatan antara dua lembaga tersebut.

“Dana Pemda itu sangat dinamis. Dalam sebulan saja bisa berubah karena terus digunakan oleh daerah. Jadi, perbedaan Rp18 triliun itu sangat mungkin terjadi,” ujar Tito di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia mencontohkan kasus Jawa Barat yang sempat ramai karena BI mencatat dana simpanan Rp4,1 triliun, sedangkan versi Kemendagri hanya Rp2,7 triliun. Setelah diverifikasi, ternyata total dana Jabar terdiri dari Rp3,8 triliun milik Pemprov dan Rp300 miliar milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Bedanya karena waktu pencatatan. Uang itu sudah dibelanjakan,” jelas Tito.

Selain faktor waktu, Tito mengungkap penyebab lain: kesalahan input dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ia mencontohkan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menurut BI memiliki simpanan Rp5,1 triliun, padahal APBD-nya hanya Rp1,6 triliun.

“Setelah dicek, ternyata BPD Kalsel salah input. Dana provinsi dimasukkan sebagai milik Kota Banjarbaru,” beber mantan Kapolri itu.

Perbedaan data ini sempat mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan keuangan Pemda berdasarkan data BI dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, 20 Oktober lalu. Pernyataan itu memicu protes dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang merasa data BI tak sesuai dengan milik Pemprov.

Purbaya kemudian menegaskan bahwa Kemenkeu selalu berpegang pada data resmi yang telah diverifikasi. “Data itu krusial. Kami pastikan sudah dicek berkali-kali,” ujarnya dalam upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79.

Dengan klarifikasi dari Mendagri, perbedaan data dana Pemda kini terang benderang: bukan karena uang “hilang”, tapi karena beda waktu pencatatan dan input bank daerah yang keliru.